Tangerang (beritajatim.com) – Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) Republik Indonesia, Moch. Irfan Yusuf, resmi meluncurkan transformasi layanan haji 1447 H/2026 M yang berbasis pada digitalisasi, transparansi, dan pengawasan menyeluruh. Langkah strategis ini bertujuan untuk memastikan kesiapan jemaah mencapai 100 persen serta menghilangkan hambatan logistik yang sering terjadi pada tahun-tahun sebelumnya.
Transformasi tersebut ditandai dengan soft launching aplikasi “Persiapan Haji” dan inovasi “Haji dan Umrah Store” dalam Rakernas Konsolidasi Penyelenggaraan Ibadah Haji di Asrama Haji Kelas 1 Tangerang, Banten, Rabu (8/4/2026). Melalui ekosistem digital ini, jemaah diharapkan dapat melakukan persiapan administratif dengan lebih ringkas serta mengelola kebutuhan logistik secara daring.
“Aplikasi Haji dan Umrah Store kami hadirkan agar jemaah tidak terbagi fokusnya pada urusan belanja oleh-oleh dan logistik. Jemaah dapat lebih khusyuk beribadah, sementara kebutuhan lainnya difasilitasi dengan baik,” jelas Moch. Irfan Yusuf terkait upaya meminimalisir gangguan selama jemaah berada di Tanah Suci.
Inovasi lain yang diperkenalkan pemerintah adalah distribusi kartu Nusuk yang akan dilakukan sepenuhnya di Indonesia sebelum jadwal keberangkatan. Kebijakan ini diambil untuk mencegah penumpukan antrean dan kendala mobilitas jemaah saat tiba di Arab Saudi, yang sering menjadi titik kritis pada pelaksanaan musim haji lalu.
Menhaj juga memberikan penekanan khusus pada aspek transparansi, terutama dalam proses pemilihan vendor layanan. Hal ini menjadi perhatian serius bagi calon jemaah dari berbagai wilayah, termasuk kantong jemaah besar di Jawa Timur seperti Surabaya, Sidoarjo, dan Malang, yang mengharapkan fasilitas akomodasi yang sesuai dengan standar keamanan dan kelayakan.
Dalam hal pengawasan, Kementerian bersama Komisi VIII DPR RI telah memberlakukan sistem evaluasi lapangan yang jauh lebih responsif. Pemerintah menegaskan tidak akan ragu melakukan penggantian vendor atau fasilitas hotel di Arab Saudi secara seketika jika ditemukan ketidaksesuaian standar saat proses peninjauan berlangsung.
Moch. Irfan Yusuf memberikan peringatan keras kepada seluruh jajaran petugas dan pihak terkait agar tidak mengulangi kelalaian masa lalu. Ia menyoroti beberapa poin evaluasi krusial seperti pemisahan anggota keluarga dalam rombongan, keterlambatan distribusi kartu identitas, hingga kualitas konsumsi pada hari Tasyrik yang sempat dikeluhkan jemaah.
“Permasalahan seperti keluarga terpisah, keterlambatan distribusi Nusuk, konsumsi pada hari tasyrik, hingga transportasi harus menjadi perhatian serius. Tidak ada toleransi,” tegas Menhaj.
Guna mendukung kelancaran rencana ini, Kemenhaj mengajak seluruh elemen penyelenggara untuk menanamkan nilai pelayanan sebagai bentuk pengabdian. Dengan sistem yang kini hampir mencapai kesiapan 100 persen, pemerintah optimistis bahwa integrasi teknologi dan ketegasan pengawasan akan memberikan pengalaman ibadah yang lebih aman bagi seluruh jemaah Indonesia.
“Jadikan pelayanan kepada jemaah sebagai niat ibadah yang penuh keikhlasan agar menghadirkan keberkahan. Saya optimistis penyelenggaraan haji tahun ini akan berjalan lancar, aman, dan penuh berkah,” pungkasnya. [ian]
