Blitar (beritajatim.com) – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2027 dipastikan akan menghadapi tantangan strategis yang cukup besar.
Ketergantungan fiskal daerah terhadap pemerintah pusat menuntut Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar untuk ekstra cermat dan adaptif dalam merancang arah kebijakan keuangannya.
Berdasarkan data yang dihimpun, komponen utama pendanaan pembangunan di Kabupaten Blitar masih didominasi oleh pendapatan transfer pusat yang menyentuh angka 75,67% dari total pendapatan daerah.
Angka yang sangat signifikan ini menempatkan asumsi dasar APBN Tahun 2027 sebagai faktor determinan yang mengendalikan ruang gerak fiskal daerah.
Tingginya porsi dana transfer ini mengakibatkan setiap perubahan pada asumsi dasar makroekonomi dan kebijakan fiskal di tingkat nasional akan langsung dirasakan dampaknya oleh daerah.
Pemkab Blitar tidak lagi bisa hanya melihat potensi lokal, melainkan harus menyelaraskan denyut nadi perencanaan anggarannya dengan realisasi target pendapatan nasional.
“Semua daerah yang kelasnya seperti Blitar ini ya memang masih ditopang oleh transfer pusat. PAD kita kan masih rendah sekali,” ungkap Rijanto, Bupati Blitar, Sabtu (11/07/2026).
Pendapatan transfer yang menjadi tulang punggung pembiayaan pembangunan di Kabupaten Blitar mengalir melalui mekanisme Dana Perimbangan dan Dana Desa. Komponen-komponen penopang tersebut meliput Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Desa.
Besaran dari keempat komponen di atas sangat fluktuatif karena sepenuhnya bergantung pada realisasi pencapaian target pendapatan nasional pada tahun berjalan.
“Tetap ada upaya untuk mendongkrak PAD. Karena memang kalau daerah ini tidak kreatif untuk meningkatkan PAD, ya ke depannya akan lebih sulit lagi nanti,” tandasnya.
Langkah antisipatif dan kehati-hatian (prudence) dalam menyikapi komposisi transfer pusat sebesar 75,67% ini akan menjadi kunci utama apakah APBD Kabupaten Blitar TA 2027 mampu menjadi instrumen efektif untuk mendorong kesejahteraan masyarakat, atau justru terjebak dalam ketidakpastian fiskal nasional. (owi/ian)
