Baubau (beritajatim.com) – Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) RI, Mochamad Irfan Yusuf, menegaskan komitmen penuh Presiden Prabowo Subianto untuk menjadikan penyelenggaraan haji dan umrah sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional. Seluruh instrumen belanja haji harus dioptimalkan untuk memperluas penetrasi produk lokal ke pasar global.
Penegasan tersebut disampaikan Menhaj di sela-sela kunjungan kerjanya ke salah satu rumah produksi dan manufaktur pengolahan ikan di Kota Baubau, Sulawesi Tenggara, pada Sabtu (11/7/2026).
Wartawan beritajatim.com, Muhammad Isnan yang tergabung dalam Media Center Haji (MCH) Kemenhaj RI melaporkan, peninjauan ini difokuskan untuk menjajaki kelayakan serta standarisasi produk perikanan dari kawasan Indonesia Timur agar dapat menyuplai kebutuhan konsumsi massal jemaah Indonesia selama berada di Arab Saudi.
“Presiden Prabowo berpesan agar ekosistem haji dan umrah memberikan nilai tambah bagi ekosistem ekonomi nasional. Penyelenggaraan haji harus ikut menumbuhkan potensi ekonomi di tengah masyarakat. Produk-produk Indonesia harus mampu menjawab kebutuhan jemaah haji dan umrah,” kata Menhaj Mochamad Irfan Yusuf.
Menurut Irfan Yusuf, volume permintaan makanan yang sangat besar dari jutaan jemaah haji dan umrah asal Indonesia merupakan ceruk pasar yang wajib direbut oleh pelaku usaha dalam negeri. Langkah hilirisasi industri perikanan domestik melalui penguatan aspek produksi, sertifikasi halal, standardisasi mutu, hingga efisiensi rantai distribusi ekspor menjadi kunci utama.
Kemenhaj menaruh perhatian besar pada komoditas maritim Indonesia Timur karena memiliki keunggulan pasokan bahan baku serta kualitas yang kompetitif untuk menembus regulasi ketat di Arab Saudi.
“Kita memiliki ikan dan berbagai produk olahan perikanan yang berkualitas. Kita ingin produk-produk tersebut masuk ke pasar Arab Saudi dan menjadi bagian dari rantai pasok konsumsi jemaah haji dan umrah Indonesia,” urainya sewaktu berdialog dengan pengelola pabrik pengolahan ikan.
Menhaj mengingatkan agar ketergantungan terhadap bahan baku impor dalam katering jemaah segera dipangkas demi memberikan dampak berganda (multiplier effect) bagi kesejahteraan nelayan lokal dan pelaku industri logistik nasional.
“Kebutuhan jemaah kita jangan seluruhnya dipenuhi oleh produk dari luar Indonesia. Kita harus menyiapkan produk sendiri, memperkuat industrinya, kemudian memastikan produk tersebut memenuhi standar yang berlaku di Arab Saudi,” tegas Menhaj.
Guna mempercepat realisasi target tersebut, Menhaj menginstruksikan Direktur Jenderal Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umrah, Prof. Dr. Jaenal Effendi, M.A., untuk secepatnya menggelar forum temu bisnis (business matching) tingkat tinggi.
Forum ini nantinya akan mempertemukan secara langsung para produsen, UMKM, dan eksportir dari Indonesia dengan asosiasi importir, distributor, serta perusahaan katering penyedia layanan haji di Arab Saudi guna mengunci kontrak perdagangan business-to-business (B2B) yang konkret.
“Kita tidak ingin potensi ini berhenti pada kunjungan dan diskusi. Harus ada tindak lanjut yang konkret. Saya meminta Dirjen Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umrah segera mempertemukan pengusaha Indonesia dengan importir dan mitra usaha di Arab Saudi,” pinta Menhaj.
Merespons instruksi menteri, Dirjen Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umrah Jaenal Effendi menyatakan kesiapannya untuk melakukan pemetaan komoditas unggulan siap ekspor secara terukur. Sektor yang dibidik mencakup makanan olahan, perlengkapan ibadah, hingga jaringan logistik.
Selain itu, Jaenal memaparkan rencana strategis untuk menyelenggarakan ekspo ekosistem ekonomi haji dan umrah yang rencananya dipusatkan di Provinsi Sulawesi Selatan sebagai gerbang ekonomi wilayah timur.
“Kami akan menyiapkan business matching antara pengusaha Indonesia dengan importir serta pelaku usaha di Arab Saudi. Targetnya adalah membentuk kerja sama business to business yang konkret sehingga produk Indonesia dapat segera masuk dalam rantai pasok haji dan umrah,” terang Jaenal Effendi.
Kemenhaj selanjutnya akan membangun sinergi lintas sektoral bersama kementerian teknis, pemerintah daerah, lembaga sertifikasi, pihak perbankan, dan asosiasi kargo internasional untuk mengawal ekosistem baru ini secara berkelanjutan.
“Penyelenggaraan haji dan umrah memiliki pasar yang besar. Arahan Presiden sangat jelas. Pasar tersebut harus memberi manfaat kepada bangsa sendiri, menggerakkan ekonomi masyarakat, memperluas ekspor, dan memperkuat posisi produk Indonesia dalam rantai pasok haji dan umrah,” tutup Menhaj Mochamad Irfan Yusuf. [ian/MCH]
