Batu (beritajatim.com) – Kecelakaan maut yang melibatkan bus pariwisata Sakhindra Trans di depan Batu Town Square (Batos) pada Rabu malam (8/1/2025) kembali memunculkan isu krusial lemahnya standar keselamatan transportasi wisata di Indonesia.
Insiden akibat rem blong ini merenggut empat nyawa, termasuk pasangan suami istri dan bayi mereka, serta melukai lebih dari 15 orang.
Tragedi ini menambah deretan kecelakaan bus pariwisata, menyusul insiden serupa di ruas tol Pandaan-Malang pada akhir Desember 2024. Pakar pendidikan Prof. Dr. H. Syamsul Hadi, M.Pd., M.Ed., menilai bahwa kecelakaan seperti ini seharusnya bisa dicegah jika standar keselamatan transportasi wisata lebih ketat.
Ia menyoroti pentingnya peran sekolah dalam memastikan keamanan selama kegiatan wisata siswa. “Kadang sekolah memilih bus dengan tarif murah atau kapasitas besar tanpa mempertimbangkan kondisi teknisnya. Ini sangat berbahaya,” ujar Prof. Syamsul kepada beritajatim.com, Kamis (9/1/2025).
Ia menambahkan, sekolah harus lebih selektif dalam memilih perusahaan transportasi. Sekolah harus bisa memastikan perusahaan bus memiliki reputasi baik dan memenuhi standar keselamatan.
“Jangan sampai kegiatan edukatif berujung pada tragedi,” jelas pria yang ahli pada bidang Manajemen dan Kepemimpinan Pendidikan Kejuruan tersebut.
Kecelakaan di Batu ini kembali mengungkap masalah mendasar dalam sistem transportasi wisata di Indonesia. Prof. Syamsul menilai, pengawasan dan regulasi terkait kelayakan operasional kendaraan masih jauh dari memadai.
“Rem blong menjadi penyebab umum dalam banyak kecelakaan bus pariwisata. Ini menunjukkan kurangnya inspeksi rutin dan ketidakpatuhan operator terhadap standar keselamatan,” jelas Staf Ahli Rektor UM ini.
Selain mengakibatkan korban jiwa, kecelakaan ini juga memukul pelaku usaha pariwisata di Batu. Wacana pelarangan kegiatan wisata siswa luar kota sebagai respons atas kecelakaan ini dinilai tergesa-gesa dan berdampak besar pada agen travel.
“Larangan bukan solusi. Masalahnya ada pada sistem transportasi, bukan kegiatan wisatanya. Solusi yang diperlukan adalah peningkatan pengawasan dan edukasi tentang keselamatan bagi semua pihak,” tegas lulusan Master of Education (M.Ed), Deakin University – Melbourne Australia pada 1997 itu.
Meski demikian, Prof. Syamsul tetap menggarisbawahi pentingnya pengalaman belajar dari kegiatan wisata. Perjalanan luar kota memberikan wawasan dan pengalaman belajar yang luar biasa bagi siswa.
“Terutama siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu. Namun, fungsi edukatif ini harus berjalan seiring dengan jaminan keselamatan,” katanya.
Ia juga menekankan perlunya pengawasan lebih ketat dalam perjalanan wisata. Idealnya, ada rasio pengawasan yang lebih baik, seperti satu guru untuk satu anak. Tetapi inti masalahnya tetap pada sistem transportasi yang harus diperbaiki.
Prof. Syamsul mengkritik wacana larangan perjalanan luar kota bagi siswa sebagai respons cepat atas insiden ini. Menurutnya, keputusan tersebut terlalu tergesa-gesa dan berpotensi memukul pelaku usaha travel.
“Jika wisata luar kota dilarang, dampaknya sangat besar bagi agen travel dan pelaku usaha lainnya. Padahal, masalah utama ada pada transportasi, bukan kegiatan wisatanya,” jelasnya.
Tragedi ini mengingatkan semua pihak, mulai dari pemerintah, sekolah, hingga pelaku usaha transportasi, untuk bekerja sama meningkatkan standar keselamatan.
“Keselamatan harus menjadi prioritas utama. Tanpa itu, kegiatan edukatif yang seharusnya bermanfaat justru berisiko menjadi bencana,” pungkasnya. [dan/suf]
