Surabaya (beritajatim.com) – Mengawali kinerjanya di 2024, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Provinsi Jatim, Evy Afianasari, S.T., M.M.A melaksanakan rapat kerja bersama 25 asosiasi pariwisata.
Acara yang diselenggarakan di Taman Candra Wilwatikta Pasuruan ini bertajuk ‘Ngopi Sek Ta Lur’ yang merupakan kependekan dari Ngobrol Pintar Seputar Pariwisata Jawa Timur.
Pada pertemuan tersebut, Evy menyampaikan, bahwa kolaborasi dan sinergi bersama asosiasi pariwisata perlu diwujudkan. Hal ini untuk mempercepat pembangunan kepariwisataan di Jawa Timur di berbagai sektor.
Adapun beberapa asosiasi yang hadir pada pertemuan tersebut di antaranya adalah GIPI, ASITA, PHRI, HPI, BPPD, Pokdarwis, Asidewi, EJEF ATPI, ASPERDA, ASPERAPI, GENPI, ASPPI, ATPI, hingga Ikatan Motor Indonesia (IMI), dan lainnya.
Beberapa dari peserta menyampaikan usulan dan saran kepada Kepala Disbudpar Jatim. Salah satunya dari PHRI.
Dwi Cahyono, Ketua PHRI Jatim menyampaikan, dirinya mengapresiasi inisiasi pertemuan dari Kadisbudpar tersebut. Ini karena dengan pertemuan bersama asosiasi pariwisata, diharapkan merekatkan kembali persaudaraan dan sinergi antarasosiasi bidang kepariwisataan untuk mendapatkan satu visi dan satu misi mewujudkan kemajuan pariwisata di Jatim.
Agus, Ketua East Java Ecotourism Forum (EJEF) meminta kepada Disbudpar Jatim agar didampingi dan difasilitasi untuk memperbarui dan menyusun beberapa SOP pada penyelenggaraan kepariwisataan berbasis wisata minat khusus.
“Dengan SOP yang resmi ini, nanti akan menjadi guideline kepada seluruh pelaku operator dan tour guide yang bergerak di bidang pariwisata minat khusus. Ini agar memiliki rambu-rambu dalam penyelenggaraan kepariwisataan di masing-masing wilayah kerjanya, agar wisatawan dalam berpariwisata tetap aman,” tuturnya.
Dalam pertemuan tersebut, para asosiasi juga menyampaikan beberapa keluhan dan permasalahan yang terjadi di lapangan di kawasan pariwisata wilayah masing-masing. Di antaranya adalah masalah perizinan kegiatan kepariwisataan di kawasan Perhutani, Taman Nasional, BKSDA dan lain-lain. Adapula dari asosiasi mengeluhkan adanya oknum yang selalu melakukan sweeping mengenai kepemilikan berkas-berkas perizinan, dan sertifikasi usaha yang dijalankannya.
“Hal ini perlu disosialisasikan dan diberikan pemahaman antarstakeholder, agar tidak ada pihak yang dirugikan dan kegiatan usaha pariwisata dapat berjalan dengan baik,” jelasnya.
Di akhir pertemuan, adapun harapan dari para ketua asosiasi pariwisata tersebut, agar pemerintah provinsi dapat menjembatani kegiatan kepariwisataan di kawasan yang dikelola atau di daerah konservasi Kementerian kehutanan ataupun daerah lain lintas kementerian. Serta, berbagai stakeholder yang mengampu kepariwisataan agar terselenggaranya usaha pariwisata yang baik dan bermanfaat di Jawa Timur.
Kepala Disbudpar perempuan pertama di Jawa Timur ini pun menyampaikan ucapan terima kasih kepada asosiasi. Ini karena sesuai data BPS, kunjungan wisatawan Jatim mencapai 187 juta pergerakan wisatawan per November 2023.
Jumlah ini merupakan angka terbesar se-Indonesia. Adapun beberapa capaian lain yakni prestasi-prestasi di bidang kepariwisataan juga telah diperoleh berkat kerja sama antarasosiasi dan pelaku pariwisata di Jawa Timur.
“Semoga dengan kolaborasi dan sinergi antarasosiasi bidang pariwisata di Jawa Timur ke depan dapat memajukan dan memberikan manfaat kepada masyarakat untuk lebih sejahtera,” pungkasnya. [tok/beq]
