Surabaya (beritajatim.com) – Kebijakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dipertanyakan efektivitasnya setelah muncul laporan penggantian makanan siap saji dengan bahan mentah dan camilan di sejumlah daerah.
Pakar Kesehatan Universitas Muhammadiyah (UM) Surabaya, Dede Nasrullah menilai penggantian menu MBG tersebut mencerminkan lemahnya fungsi pengawasan dan tidak mengacu pada petunjuk teknis maupun SOP yang berlaku.
Menurutnya, pemberian bahan makanan mentah, apa pun alasannya, mengindikasikan kegagalan fungsi pengawasan.
“Penggantian MBG menjadi bahan mentah atau camilan jelas tidak sejalan dengan sasaran utama program. Ini harus menjadi perhatian serius pemerintah dan perlu evaluasi menyeluruh,” tegas Dede, Jumat (27/6/2025).
Tak hanya itu, Dede juga menyoroti temuan makanan ultra-proses dalam distribusi MBG. Ia menyebut, makanan jenis ini memiliki kandungan mikronutrien esensial yang sangat rendah dan berisiko menurunkan kualitas gizi anak-anak.
“Penelitian menunjukkan bahwa konsumsi makanan ultra-proses sejak dini bisa membentuk pola makan tidak sehat. Ini berisiko meningkatkan kasus obesitas hingga penyakit kronis seperti jantung,” paparnya.
Dede juga menekankan pentingnya peran Badan Gizi Nasional (BGN) dalam menyusun regulasi dan standar khusus, terutama untuk distribusi makanan bergizi selama masa liburan sekolah. Hal ini dinilai penting untuk mencegah inisiatif pelaksana daerah yang menyimpang dari standar gizi nasional.
“Saya berharap kejadian seperti ini tidak terulang. Pemerintah, khususnya BGN, perlu memperkuat pengawasan agar manfaat program MBG bisa dirasakan optimal oleh masyarakat,” tutup Dosen Gizi UM Surabaya tersebut.
Sebagai informasi, program MBG telah diadopsi di berbagai negara dan menunjukkan hasil positif dalam meningkatkan status gizi masyarakat. Namun, efektivitas program sangat bergantung pada pelaksanaan dan pengawasan yang disiplin sesuai regulasi. [ipl/ted]
