Yogyakarta (beritajatim.com)- Menjelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih pada 20 Oktober mendatang, Pakar Politik Universitas Gadjah Mada (UGM) mengulas mengenai rencana sistem kabinet pada kepempimpinan Prabowo Gibran mendatang.
Pihaknya menyatakan jika kabinet diisi oleh kalangan teknokrat dan professional saja maka positifnya akan mempercepat implementasi kebijakan. Meski demikian dari sisi negative penempatan teknokrat dan kalangan professional pada struktur kabinet justru rentan menyebabkan pelemahan dukungan politik.
Pakar Politik UGM, Dr. rer.pol. Mada Sukmajati, M.PP mengungkapkan dalam era kepemimpinan Prabowo Gibran ini konsep ideal mengenai terkait struktur kabinet ia menyebutnya dengan Konsep Zaken. Zaken Kabinet adalah kabinet yang terdiri dari kombinasi teknokrat, profesional, dan politisi.
Meski demikian Dosen Ilmu Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM menjelaskan salah satu tantangan besar dalam pembentukan Zaken Kabinet di era modern ini adalah menjaga keseimbangan antara stabilitas politik dan efektivitas pemerintahan.
Dua hal ini menurutnya sebagai dilema kelembagaan dalam penerapan Zaken Kabinet di Indonesia. Kombinasi sistem presidensial dengan multipartai sering kali menciptakan tantangan bagi presiden dalam memilih antara mengakomodasi semua partai pendukung atau membatasi kabinet hanya pada teknokrat dan profesional.
“Jika prioritasnya adalah stabilitas politik, maka mengakomodasi sebanyak mungkin partai politik bisa menjadi pilihan, meski ini bisa memperlambat realisasi program-program pemerintah,” kata Mada.
Di sisi lain, pembentukan kabinet yang lebih banyak diisi oleh teknokrat dan profesional dapat mempercepat implementasi kebijakan, tetapi bisa berisiko melemahkan dukungan politik.
Mada mengungkapkan hal terpenting dalam kesempurnaan struktur abinet adalah
menemukan keseimbangan antara stabilitas politik dan efektivitas pemerintahan. Kombinasi sistem presidensial dan multipartai menciptakan dilema bagi presiden: apakah mengakomodasi semua partai pendukung atau membatasi kabinet hanya pada teknokrat dan profesional.
“Jika fokus utama adalah stabilitas politik, mengakomodasi sebanyak mungkin partai bisa menjadi pilihan. Namun, hal ini berisiko memperlambat realisasi program pemerintah,” ungkap Mada.
Pada sisi lain, lebih banyak teknokrat dan profesional dalam kabinet dapat mempercepat implementasi kebijakan, meskipun ini bisa melemahkan dukungan politik yang diperlukan.
Mada juga menyoroti bahwa insentif untuk oposisi dalam sistem politik Indonesia sangat minim. Hal ini mendorong partai-partai untuk lebih memilih berada di dalam pemerintahan.
“Di Indonesia, menjadi oposisi tidak memberikan akses yang memadai terhadap sumber daya negara. Partai-partai dalam kabinet bisa memanfaatkan posisi mereka untuk memperkuat basis politik di daerah,” jelasnya.
Kecenderungan partai politik untuk mencari posisi dalam kabinet dapat memengaruhi efektivitas pemerintahan, menciptakan dinamika yang perlu diwaspadai.
Penerapan konsep struktur kabinet kombinasi ini, imbuh Mada sebenarnya sudah mulai
terbentuk di Indonesia sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan dilanjutkan oleh Presiden Joko Widodo.
Posisi-posisi strategis seperti Menteri Keuangan dan Menteri Luar Negeri sering diisi oleh teknokrat atau profesional, karena objektivitas dalam kebijakan publik sangat penting di posisi ini.
Dengan mempertimbangkan konteks kelembagaan di Indonesia saat ini, Mada menyatakan bahwa model kabinet dengan kombinasi dari kalangan teknokrat, professional serta partai politik hingga Sekarang masih relevan dan dapat menjadi opsi dalam pemerintahan mendatang. Hal ini terutama penting untuk menjaga keseimbangan antara politik dan profesionalisme. [aje]
