Malang (beritajatim.com) – Indonesia kehilangan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo pada Jumat (1/7/2022).
Namun begitu, sejumlah usulan pun mengemuka siapa calon yang layak menggantikan Tjahjo Kumolo. Menanggapi hal ini, Presiden Direktur (Presdir) Jaringan Satu Indonesia (JSI) Abdul Qodir mengungkapkan, ada dua sosok kuat yang dinilai bisa menggantikan Tjahjo Kumolo untuk menduduki kursi Menpan RB.
Kedua nama tersebut adalah Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristyanto dan Ketua DPP PDI Perjuangan Ahmad Basarah. “Sepeninggal Pak Tjajo Kumolo, Pak Hasto (Sekjen PDI Perjuangan) dan Pak Ahmad Basarah saya rasa pantas untuk menggantikan,” ujar pria yang akrab disapa Cak Adeng ini, Minggu (3/7/2022).
Adeng menilai, dua politisi PDI Perjuangan tersebut punya modal yang sangat mumpuni untuk menjabat Menpan-RB. Aktivis berambut gondrong ini memandang, dari segi keilmuan maupun pengalaman berorganisasi, kedua kader PDIP itu layak jika ditunjuk untuk menjadi Menpan RB.
“Pak Hasto yang saat ini sebagai Sekjen, dari sisi disiplin keilmuan beliau sangat ideal, pun demikian dengan Pak Ahmad Basarah yang mendalami nilai-nilai Pancasila,” tegas Adeng.
Adeng juga menilai, sebagai mantan aktivis reformasi yang terlibat aktif dalam penggulingan rezim orde baru, sosok Ahmad Basarah dikenal sebagai pribadi yang konsisten dalam mengawal agenda reformasi. “Seperti yang kita ketahui beliau (Ahmad Basarah) sosok yang konsisten dan penuh tanggung jawab. ini dapat dibuktikan dari kiprah beliau sebagai pimpinan MPR RI saat ini,” imbuh Adeng.
[berita-terkait number=”5″ tag=”menpan-rb”]
Untuk itu, dirinya berkeyakinan bahwa dengan modal integritas, pengalaman dan disiplin ilmu yang dimiliki kedua tokoh politik tersebut, harapan masyarakat Indonesia terkait reformasi birokrasi bakal segera dituntaskan.
Terlebih ia menilai bahwa di akhir masa jabatannya, Presiden Joko Widodo perlu sosok menteri yang betul-betul berintegritas. Sebab menurutnya, jika tidak, kemungkinan akan berdampak pada mobilisasi aparatur sipil negara (ASN) untuk kepentingan politik.
“Di akhir masa jabatan, Presiden Jokowi perlu sosok menteri yang betul betul berintegritas, sebab jika tidak, di tahun tahun politik seperti ini, di daerah tak menutup kemungkinan ASN akan diseret untuk menyukseskan kepentingan politik pihak tertentu,” kata Adeng mengakhiri. [yog/suf]
