Jombang (beritajatim.com) – Asap hitam mengepul di langit sore Jombang, Sabtu (29/3/2025). Ban bekas yang dibakar di tengah jalan menjadi simbol perlawanan, sementara suara orasi menggema di sepanjang Jalan KH Wahid Hasyim.
Ratusan anak muda yang tergabung dalam Aliansi Jombang Menggugat berkumpul di depan Gedung DPRD Jombang, menyuarakan satu tuntutan tegas: cabut revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) yang baru saja disahkan pada 20 Maret 2025.
Sejak pukul 16.00 WIB, gelombang massa terus berdatangan. Mereka mengenakan pakaian serba hitam, dilengkapi pita kuning yang melilit di lengan sebagai simbol perlawanan. Spanduk-spanduk bernada keras terangkat tinggi, berisi protes terhadap aturan yang dianggap membahayakan demokrasi dan memberi kewenangan berlebih kepada militer.
Hujan yang turun tak menyurutkan semangat mereka. Dengan langkah tegap, massa berarak dari Kantor Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jombang menuju Gedung DPRD, meneriakkan tuntutan mereka dengan lantang.
“Kami menolak revisi UU TNI yang membuka celah bagi militer untuk kembali ke ranah sipil! Ini ancaman bagi demokrasi!” seru seorang orator dari atas mobil komando, suaranya bergetar oleh amarah dan semangat perjuangan.
Aksi yang berlangsung tegang ini mendapat pengawalan ketat dari aparat kepolisian. Barisan petugas berseragam berjaga di depan gedung dewan, lengkap dengan mobil water cannon yang siap menghalau massa jika situasi memanas.
Namun, demonstrasi tetap berjalan damai. Perwakilan DPRD Jombang akhirnya keluar menemui massa, meski tanggapan mereka dinilai masih normatif. Koordinator aksi, Muhammad Hidayatulluh, menegaskan bahwa ada tujuh poin tuntutan utama yang mereka bawa dalam demonstrasi ini.
Antara lain, cabut revisi UU TNI, tolak perluasan fungsi TNI dalam ranah intelijen dan siber, tTolak penambahan kewenangan TNI dalam operasi militer selain perang, bubarkan komando territorial, kembalikan TNI ke barak, serta copot TNI aktif yang menduduki jabatan sipil.
“Kami ingin DPRD Jombang tidak hanya mendengar, tetapi juga bertindak. Besok, kami akan bertemu Ketua DPRD untuk meminta komitmen nyata dalam menolak revisi ini,” tegas Hidayatulluh.
Aksi ini bukan sekadar unjuk rasa biasa. Ini adalah bentuk perlawanan rakyat yang menolak kembali ke masa lalu, di mana militer memiliki kendali lebih besar atas kehidupan sipil.
Masyarakat Jombang telah bersuara, dan kini bola panas berada di tangan wakil rakyat mereka. Akankah DPRD Jombang berpihak pada demokrasi, atau justru tunduk pada kebijakan yang diprotes keras oleh rakyat? [suf]
