Malang (beritajatim.com) – Baru-baru ini SBY meluncurkan buku berjudul ‘Pilpres 2024 & Cawe-cawe Presiden JokowI’. Buku tersebut mendapat tanggapan dari berbagai pihak, termasuk ditanggapi secara pribadi oleh Presiden Joko Widodo.
Terkait hal tersebut, Andhyka Muttaqin, S.AP, M.PA., dosen Administrasi Publik Universitas Brawijaya (UB) Malang memandang bahwa kecenderungan yang dilakukan Presiden Jokowi sejauh ini justru masih terbilang wajar. Terutama jika dilihat dari sudut pandang Jokowi sebagai individu yang memiliki hak politik.
“Pandangan saya itu dalam hal kecenderungan bapak Jokowi itu sebuah kewajaran. Beliau sebagai seorang individu yang mempunyai hak politik dan mendesain harus ini itu, atau kecenderungannya kepada si A atau si B, nah itu menurut saya sebuah hal wajar,” ujar Andhyka saat diwawancarai, Rabu (5/6/2023).
Namun, sambung pengajar politik dan kebijakan publik ini, menjadi tidak wajar jika dikaitkan dengan jabatan yang ada di dalam Jokowi. Apabila dengan statusnya sebagai presiden kemudian hanya mengundang salah satu ketua partai makan akan menjadi masalah.
“Misalnya salah satu ketua partai dalam hal ini partai koalisi yang berbeda dengan koalisi yang lain. Lalu tidak semua ketua partai diundang, itu sebuah masalah karena dia adalah seorang seorang presiden atau lembaga negara,” ujar pria lulusan S2 UGM ini.
Menurutnya, lembaga negara tidak boleh berpihak. Menjadi tidak masalah ketika misalnya presiden Jokowi memanggil seluruh ketua partai datang ke istana istana negara dengan tujuan agar Pemilu 2024 dapat berjalan kondusif diwujudkan dengan demokratisasi yang ada di Indonesia.
“Perlu diundanglah semua, KPU, Bawaslu atau perguruan tinggi itu diundang jadi satu lalu bapak Joko Widodo berpesan agar berkompetisi berkompetisi dengan baik dan tidak memandang satu pihak. Ya tujuannya biar semua bisa berjalan dengan dalam penyelenggaraan pemilu 2024,” tuturnya.
[berita-terkait number=”3″ tag=”pilpres-2024″]
Menurutnya, saat ini yang jadi polemik dan berkembang ditengah masyarakat adalah pandangan terhadap presiden Jokowi yang dianggap ikut-ikutan. “Saya memandang berita itu dari beberapa sudut pandang,”
Jika cawe-cawe nya dalam hal mengundang ketua partai tetapi ada sebagian ketua partai tidak diundang maka hal itu kurang pas. Namun, apabila semua diundang dengan statusnya sebagai presiden agar pemilu 2024 lebih kondusif maka hal itu sangat wajar.
“Nah kalau sebagai lembaga negara jabatan yang diemban dan diamanahkan kepada Jokowi itu menjadi sebuah alat nah itu yang kurang pass. Kalau kecenderungan itu wajar, SBY dulu saat menjabat presiden pasti punya kecenderungan. Saya pun mempunyai kecenderungan dengan berbagai track record calon presiden yang ada, saya sendiri pribadi punya kecenderungan,”
Disinggung soal kepentingan Jokowi secara politis pasca 2024 itu tidak terlepas dari sifat alamiah manusia. Menurutnya semua orang mempunyai kepentingan dan itu berlaku juga kepada Jokowi selaku presiden RI.
“Jadi yang dapat dibenarkan jika bapak Jokowi secara individu, diam-diam, dan tidak terpublish mengundang koalisinya untuk mendukung salah satu calon itu nggak masalah. Sebaliknya misalnya dengan dengan amanah yang diemban lalu mengundang ketua partai dihadiri media dan terpublish itu kurang pas,” ujarnya.
Pada akhir kesempatan, Andhyka, pun menyarankan kepada Presiden Jokowi agar mengundang semua pihak. Tujuannya agar terlihat bahwa demokratisasi yang dibangun di Indonesia sudah lebih lebih dan lebih kondusif. (dan/ted)
