Jelang Berakhirnya Masa Jabatan Bupati Jember, Hendy Raih Penghargaan dari Wapres

Jember (beritajatim.com) – Jelang berakhirnya masa jabatannya sebagai bupati Kabupaten Jember, Jawa Timur, tahun ini, Hendy Siswanto masih menerima penghargaan dari pemerintah pusat. Kali ini penghargaan itu bernama Universal Health Coverage (UHC) Award yang diterimanya dari Wakil Presiden Ma’ruf Amin, di Gedung The Krakatau, Grand Ballroom, Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta, Kamis (8/8/2024).

Penghargaan diberikan karena sekitar 98 persen dari 2,6 juta orang penduduk Kabupaten Jember telah terlindungi dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan. Selain 98 persen warga Jember terlindungi JKN, sekitar 57 persen aktif membayar iuran kepesertaan BPJS Kesehatan. Sementara itu, warga Jember yang belum terlayani JKN, dilayani dengan J-Pasti Keren (JPK), sebuah program layanan kesehatan gratis.

“JPK ini melengkapi program layanan kesehatan untuk masyarakat yang tidak punya kartu BPJS Kesehatan atau kartu keikutsertaannya sudah tak berlaku. Begitu masuk JPK diketahui kalau warga ini miskin, saat itu juga kami daftarkan ke BPJS Kesehatan sebagai PBID (Penerima Bantuan Insentif Daerah),” kata Hendy, Jumat (9/8/2024).

Hendy menyebut JPK strategi istimewa untuk mengantisipasi situasi sosial dalam layanan kesehatan. “Ada warga yang sebelumnya ikut BPJS Kesehatan kemudian tidak meneruskan iuran karena sudah tidak mampu, Kondisi sepeti itu banyak. Apalagi pada saat pandemi Covid, orang yang semula mampu bayar iuran, tidak mampu bayar sama sekali, karena bangkrut,” katanya.

“JPK menjadi semacam pintu masuk kepesertaan JKN, dan itu pelayanan terhadap masyarakat secara cepat. Pokok masuk (rumah sakit) dulu, seteah itu diurus belakangan. Kalau setelah diperiksa, ternyata penyakitnya butuh perawatan terus-menerus, baru dimasukkan ke BPJS Kesehatan. Begitu daftar ke BPJS sekarang, bisa berlaku sekarang,” kata Hendy.

Alokasi anggaran kesehatan di Jember sangat besar. Sejak Hendy menjabat bupati pada 2021, Pemkab Jember telah menggelontorkan Rp 523 miliar untuk membiayai JKN dan JPK. “Pemerintah harus hadir. Prinsip saya, pemerintah harus menjaga kesehatan dan pendidikan. Dua itu kuncinya. Baru yang ketiga adalah ketahanan pangan dan ekonomi,” kata Hendy.

“Orang yang tidak sehat tidak bisa bekerja. Maka itu orang harus sehat dulu untuk bisa bekerja. Lalu diberi ilmu, dan baru bisa mencari makan. Apapun itu harus kita anggarkan. Sakit datang tidak pakai janjian,” kata Hendy. [wir]