Blitar (beritajatim.com) – Tudingan miring dari Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Blitar yang menyebut Pemerintah Kota (Pemkot) ingkar janji terkait penghapusan program “RT Keren”, langsung mendapat respons tegas dari pihak eksekutif.
Pemkot Blitar memastikan bahwa program pemberdayaan masyarakat tersebut sama sekali tidak dihapus, melainkan disempurnakan dan bertransformasi menjadi program Karya Mas (Kelurahan Berdaya Menuju Kota Masa Depan).
Kepala Bagian (Kabag) Tata Pemerintahan (Tapem) Setda Kota Blitar, Fredy Hermawan, dengan lugas membantah narasi penghapusan sepihak yang dilontarkan legislatif.
“Tidak ada sama sekali yang dihilangkan atau diubah secara esensi. Program Karya Mas ini adalah sebuah keberlanjutan dan penyempurnaan dari program RT Keren sebelumnya,” ungkap Fredy saat memberikan klarifikasi, Rabu (15/7/2026).
Fredy memaparkan bahwa lahirnya Karya Mas bukan keputusan yang diambil mendadak tanpa dasar, melainkan hasil dari evaluasi kondisi riil di lapangan. Selama hampir lima tahun berjalan, program RT Keren dinilai sangat sukses.
Namun, kesuksesan ini justru membawa tantangan baru yakni infrastruktur dasar di tingkat RT, khususnya di wilayah tengah kota, sudah banyak yang terpenuhi.
“Teman-teman di kelurahan terkadang mulai kesulitan mencari sasaran baru karena kebutuhannya di beberapa titik sudah terpenuhi. Oleh karena itu, kita butuh transformasi. Jika dulu scope-nya hanya di tingkat RT, Karya Mas memperluas sasarannya menjadi lintas RT, lintas RW, hingga skala kelurahan,” jelasnya.
Dengan perluasan cakupan ini, Pemkot berharap program pemberdayaan tidak lagi terjebak pada sekat-sekat wilayah kecil, melainkan mampu menyelesaikan masalah lingkungan yang dampaknya dirasakan lebih luas oleh masyarakat.
Terkait penolakan Fraksi Golkar yang enggan menerima alasan penyesuaian postur anggaran, Fredy mengajak semua pihak untuk melihat realitas keuangan daerah saat ini. Ia membenarkan bahwa ada pengurangan dana transfer dari pusat ke daerah yang cukup masif, diperkirakan mencapai Rp 129 Miliar untuk Kota Blitar.
Kondisi fiskal ini memaksa Pemkot untuk bekerja lebih cerdas dengan mengedepankan asas skala prioritas.
“Kita harus mengubah paradigma. Tidak bisa lagi ada ego kewilayahan yang menganggap ‘ini anggaran milik RT saya’. Anggaran yang terbatas ini kita kerucutkan untuk masalah yang mendesak, yang membutuhkan tindak lanjut dan respons segera di masyarakat,” tegas Fredy.
Meski berorientasi pada skala prioritas, Pemkot Blitar menjamin bahwa asas dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat tidak akan hilang. Secara teknis, perencanaan Karya Mas sama sekali tidak jauh berbeda dengan RT Keren.
Proses perencanaan tetap melibatkan struktur di bawah, mulai dari Ketua RT, Ketua RW, hingga Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK).
“Tetap berdasarkan usulan kebutuhan riil masyarakat. Jika di wilayah tersebut ada usulan yang sangat krusial, mendasar, dan butuh penanganan cepat, maka secara otomatis akan langsung diprioritaskan dan direspons oleh pemerintah,” pungkasnya.
Sebelumnya, pada Rapat Paripurna Pandangan Umum (PU) Fraksi, Senin (13/7/2026), Anggota DPRD Kota Blitar dari Fraksi Golkar, Purwanto, melontarkan kritik pedas dari mimbar dewan. Golkar menuding pihak eksekutif telah melakukan keputusan sepihak dengan mengganti “RT Keren” menjadi “Karya Mas”.
Golkar menilai kebijakan ini sebagai bentuk inkonsistensi visi-misi Walikota dan secara tegas menolak alasan penyesuaian postur anggaran akibat pemangkasan dana transfer pusat yang disodorkan oleh pihak Pemkot. (owi/but)
