Surabaya (beritajatim.com) – Anggota Dewan Pakar Golkar, Ridwan Hisjam menyampaikan pendapat bahwa Munaslub Golkar dapat digelar bila Ketua Umum Airlangga Hartarto tak mengindahkan hasil Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar 2019 lalu.
Munas Golkar saat itu memberikan amanat kepada Airlangga untuk maju capres di Pilpres 2024. Namun, hingga kini, Airlangga belum juga mendeklarasikan dirinya sebagai capres. Apa tanggapan Ketua DPD Partai Golkar Jatim, Muhammad Sarmuji?
“Saya kerja, kerja, kerja saja. Pemilu sudah dekat. Elit DPP mesti siapkan energi besar hadapi Pemilu. Banyak pekerjaan yang harus kita persiapkan,” kata Sarmuji singkat kepada beritajatim.com, Kamis (13/7/2023).
Apakah Golkar Jatim secara tegas akan menolak Munaslub? “Saya tegaskan sekali lagi bahwa saya akan kerja, kerja, dan kerja untuk kemenangan Golkar di Pemilu 2024,” tukasnya.
Sekadar diketahui, Anggota Dewan Pakar Golkar Ridwan Hisjam menilai Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan hingga Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) berpeluang menggantikan Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Golkar bila forum musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) digelar.
“Kalau saya lihat ada beberapa nama di mana? Orang yang duduk di pemerintahan, super hebat, siapa yang selevel oleh Pak Airlangga? Ya Luhut Binsar Pandjaitan, itu kalau mau dilihat yang super hebat,” kata Ridwan di Hotel Sultan, Jakarta, Rabu (12/7/2023).
Ridwan mengatakan Luhut dan Airlangga kini sama-sama berstatus sebagai menteri koordinator di kabinet pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin.
Selain Luhut, kata Ridwan, Bamsoet hingga Agun Gunanjar Sudarsa juga potensial menggantikan Airlangga karena kini memimpin lembaga MPR.
Luhut kini menjabat sebagai Ketua Dewan Penasihat DPP Partai Golkar. Sementara Bamsoet kini menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Golkar.
Baca Juga: Ini Hasil Rokemendasi Rapimda Golkar Sidoarjo di Pemilu 2024
Ridwan menilai Munaslub Golkar dapat digelar bila Airlangga tak mengindahkan hasil musyawarah nasional (Munas) Partai Golkar 2019 lalu. Munas Golkar saat itu memberikan amanat kepada Airlangga untuk maju capres di Pilpres 2024. Namun hingga kini, Airlangga belum juga mendeklarasikan dirinya sebagai capres.
Bila kondisi ini terjadi, kata dia, sama saja Airlangga mengabaikan AD/ART partai. Ia juga menegaskan proses Munaslub bukan barang haram di Partai Golkar.
“Jadi, Munaslub bukan barang haram dan halal dilaksanakan. Karena ubah keputusan Munas 2019 Airlangga jadi capres itu instansinya harus Munaslub. Ini DPP mengerti enggak organisasi? Baca Anggaran Dasar baru bicara,” kata Ridwan.
[berita-terkait number=”2″ tag=”golkar”]
Bila melihat Pasal 32 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Golkar, syarat Munaslub diadakan atas permintaan atau persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 DPD tingkat provinsi. Jumlah 2/3 dari total 34 DPD tingkat provinsi Golkar, berarti 23 DPD. Setelah menerima usulan dari DPD dan jumlahnya cukup, DPP Golkar wajib menggelar munaslub.
Sebelumnya, Sekjen Partai Golkar Lodewijk F Paulus sempat menegaskan, partainya masih solid mempersiapkan Pemilu 2024 mendatang. Ia menilai bila rencana menggelar Munaslub sangat jauh. Baginya, partainya saat ini sedang fokus mempersiapkan Pemilu dan Pilpres 2024.
“Kalau kita bicara Munaslub saya pikir waduh kita jauh banget. Kita saat ini sudah fokus bagaimana pilpres, pileg, pilkada. Pilkada aja kita sisihkan nanti setelah pileg dengan pilpres. Bagaimana kita bicara Munaslub. Nggak masuk akal kan,” ucap Lodewijk di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/4/2023).
Dewan Pakar Partai Golkar telah mengeluarkan tiga rekomendasi berdasarkan hasil rapat Dewan Pakar.
Rekomendasi pertama yakni memberi tenggat kepada Airlangga segera mendeklarasikan diri sebagai calon presiden dan mencari calon wakil presiden sampai Agustus 2023.
Airlangga juga diminta membentuk poros baru koalisi di Pilpres 2024. Sementara rekomendasi ketiga, Dewan Pakar Partai Golkar meminta Airlangga dengan Partai Golkar segera menggelar program Airlangga Menyapa Rakyat ke seluruh wilayah Indonesia. (tok/ted)
