Pamekasan (beritajatim.com) – Infrastruktur jalan menjadi isu penting sektor pembangunan di kabupaten Pamekasan, khususnya dalam 100 hari masa kerja Bupati dan Wakil Bupati KH Kholilurrahman dan Sukriyanto.
Hal tersebut berdasar laporan survei 100 hari kinerja bupati dan wakil bupati se Madura, tentang evaluasi kinerja layanan publik, ekonomi, infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan pertanian yang dilakukan Academic and Social Studies (ACCESS) Tahun 2025.
Dalam laporan tersebut, terdapat beragam isu yang dianggap penting dan mendapatkan respon mencolok dari para responden untuk kabupaten Pamekasan. Bahkan kata ‘jalan’ menempati posisi paling besar dibanding sektor lainnya, sekaligus menandakan adanya persoalan seputar kerusakan infrastruktur jalan.
Kondisi tersebut sekaligus menandakan adanya masalah seputar kerusakan jalan, jalan poros terkesan terabaikan, termasuk kualitas bahan jalan juga menunjukkan bahwa perbaikan dan perbaikan jalan menjadi persoalan utama.
Selain itu, juga terdapat kata kunci desa, infrastruktur, ekonomi hingga pendidikan juga tidak lepas dari indikasi adanya persoalan. Kondisi tersebut menandakan harapan masyarakat terhadap pemerataan pembangunan dan peningkatan kualitas layanan dasar.
Isu lainnya seperti kesehatan, bupati, pembangunan dan listrik juga turut muncul dalam ukuran menonjol, di mana kondisi tersebut menandakan keragaman persoalan yang dirasakan masyarakat di Pamekasan.
Sejauh ini sejumlah masyarakat di Pamekasan, melakukan perbaikan jalan rusak di berbagai titik dengan cara swadaya. Bahkan sebagian di antara mereka juga ada yang memasang plakat dengan tulisan menyinggung pemerintah; ‘Perbaikan Jalan Hasil Judi’.
Plakat tersebut sempat viral dan menjadi perbincangan dalam berbagai platform media sosial, terlebih Pemkab Pamekasan, melalui Kepala Dinas PUPR, Amin Jabir juga sempat memberi kelonggaran bagi masyarakat untuk melakukan perbaikan jalan secara mandiri.
Kelonggaran tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi selama masyarakat menunjukkan iktikad baik dalam melakukan perbaikan, seiring dengan kondisi pemerintah yang sedang mengalami keterbatasan anggaran.
Sekalipun dari total anggaran sebesar 12,3 miliar, seluruhnya justru dialokasikan untuk keperluan bidang dan sekretariat, sehingga tidak ada pos khusus untuk belanja infrastruktur. Sehingga pihaknya sangat mengapresiasi kepedulian warga yang berinisiatif memperbaiki jalan secara swadaya. [pin/kun]
