Blitar (beritajatim.com) — Pemerintah Indonesia resmi mengetuk palu kesepakatan dagang Agricultural Relations & Trade (ART) pada Februari 2026, yang membuka pintu bagi masuknya 580.000 ekor ayam hidup jenis Grand Parent Stock (GPS) atau induk ayam dari Amerika Serikat. Investasi senilai USD 17–20 juta (sekitar Rp314 miliar) ini diproyeksikan untuk memperbaiki kualitas genetik perunggasan nasional.
Namun, di jantung industri unggas rakyat, yakni Kabupaten Blitar, kebijakan ini disambut dengan campuran harapan tipis dan kecemasan mendalam. Bagi peternak rakyat, ayam seharga Rp492 ribu hingga Rp579 ribu per ekor ini bukan sekadar bibit, melainkan simbol pertaruhan nasib mereka dalam beberapa tahun ke depan.
Suryono, peternak ayam petelur kawakan sekaligus Ketua Koperasi Unggas Manunggal Sejahtera (Ultra) Blitar Raya, menyatakan bahwa dirinya tidak keberatan dengan langkah impor tersebut. Namun, ia menyertakan catatan tebal bagi pemerintah.
Pria asal Kademangan, Kabupaten Blitar, itu berharap pengelolaan GPS ini tidak jatuh sepenuhnya ke tangan integrator besar yang berpotensi memonopoli pasar. Suryono mendesak agar BUMN dilibatkan sebagai pengelola untuk menjamin keberlangsungan peternak kecil.
“Sebagai peternak kecil saya setuju saja, dengan harapan impor GPS itu nanti dikelola oleh perusahaan BUMN yang bisa berlaku adil. Maksudnya, ketika sudah jadi produk DOC (Day Old Chicken), peruntukannya ada porsi bagi peternak kecil untuk membeli dengan harga terjangkau,” tegas Suryono.
Di sisi lain, nada waspada muncul dari Ketua Koperasi Putera Blitar, Sukarman. Baginya, penambahan populasi lewat jalur GPS adalah pedang bermata dua. Saat ini, program Makanan Bergizi Gratis (MBG) memang menjadi juru selamat yang menyerap produksi ternak dalam skala masif dan menggerakkan ekonomi desa.
Sukarman menceritakan betapa program MBG telah memberikan efek domino yang nyata, mulai dari penyerapan tenaga kerja hingga peningkatan daya beli buruh ternak yang mampu mencicil kendaraan baru. Namun, ia mengkhawatirkan keberlanjutan program ini.
“Tidak menguntungkan, bahkan was-was jikalau nanti di akhir masa jabatan Presiden MBG dihentikan, maka akan terjadi overproduksi. Peternak bukan mendukung karena itu program pemerintah, tapi mau tidak mau ya peternak ikut,” ungkap Sukarman secara jujur. (owi/kun)
