Surabaya (beritajatim.com) – Demonstrasi Indonesia Darurat di Surabaya, polisi mengerahkan 1.997 personel yang tersebar di 4 titik yang dianggap rawan, Jumat (23/8/2024).
Kasi Humas Polrestabes Surabaya, AKP Haryoko Widhi mengatakan pihaknya mengerahkan penjagaan di 4 tempat yaitu di depan kantor DPRD Provinsi Jatim, Kantor Gubernur Jatim, Gedung Negara Grahadi, dan kantor KPU Jawa Timur.
“Kami menjaga 4 objek vital untuk pengamanan demo hari ini. Tepatnya di DPRD Provinsi, kantor Gubernur, Gedung Negara Grahadi, dan KPU Jatim,” kata Haryoko diwawancarai Beritajatim.com.
Di kantor DPRD Jawa Timur yang menjadi pusat dari Demo Darurat Demokrasi Indonesia, polisi mengerahkan 1038 personel. Pantauan beritajatim.com, polisi juga menyiapkan mobil baracuda dan water canon yang terparkir di jalan Indrapura. Lalu sebanyak 90 personel kepolisian disiagakan untuk menjaga Kantor Gubernur, 265 personel menjaga gedung negara Grahadi, dan 604 personel menjaga KPU Jatim.
Demo di DPRD Provinsi Jawa Timur sempat mengalami keributan. Lemparan botol dari massa menghujani petugas kepolisian yang sedang berjaga di depan gedung DPRD Jatim. Massa yang sudah menunggu perwakilan dari dewan untuk keluar kantor mengamuk dan berusaha untuk masuk secara paksa. Kericuhan berlangsung berkali-kali.
Diketahui, Elemen mahasiswa unjuk rasa ‘Indonesia Darurat’, kawal RUU Pilkada 2024, di depan kantor DPRD Jawa Timur teriakan kata revolusi.
Aksi ‘turun ke jalan’ itu mengepung DPRD Provinsi Jawa Timur, ruas Jalan Indrapura, Kota Surabaya. Terpantau masa terus berdatangan, hingga pukul 13.30 WIB. aksi unjuk rasa itu sudah dijadwalkan sejak Kamis (22/8) kemarin. Dengan mengusung 3 tuntutan besar, diantaranya adalah:
1. Mendesak DPR dan pemerintah membatalkan rencana revisi UU Pilkada dan mematuhi putusan MK.
2. KPU membuat PKPU berdasarkan putusan MK.
3. Mendesak DPR dan pemerintah untuk menjaga marwah demokrasi dan konstitusi.
[ang/beq]
