Yogyakarta (beritajatim.com) – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) terus mengalami tekanan. Pengamat Ekonomi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Ahmad Ma’ruf, SE, MSi menilai pelemahan IHSG menjadi sinyal penting yang mencerminkan menurunnya kepercayaan pelaku pasar terhadap kebijakan pemerintah dan kondisi ekonomi nasional.
Menurut Ma’ruf, IHSG merupakan indikator utama yang sangat sensitif terhadap isu dan kebijakan ekonomi. Ketika indeks mengalami penurunan tajam, hal itu menunjukkan adanya respons negatif dari pelaku pasar terhadap kondisi makro ekonomi maupun kebijakan pemerintah.
“Pelaku pasar modal sangat peka terhadap setiap isu dan kebijakan. Ketika respon pasar memburuk, itu artinya jelas ada kebijakan, langkah pemerintah, atau kondisi fiskal dan moneter yang dinilai negatif oleh pasar. Penurunan IHSG ini cermin dari ketidakpercayaan pelaku pasar modal,” ungkap Ma’ruf.
Secara faktual, lanjut Ma’ruf, kondisi makro ekonomi Indonesia saat ini memang sedang tidak baik-baik saja. Baik fiskal nasional maupun daerah menunjukkan sinyal-sinyal pelemahan. Terlebih, fenomena pemerintah dan bahkan DPR yang ikut ‘cawe-cawe’ dengan mendatangi bursa untuk memberikan pernyataan dinilai justru memperlihatkan kepanikan.
“Mestinya langkah seperti itu meyakinkan publik dan pasar, tapi logika pasar justru mempertanyakan. Kenapa sampai pejabat tinggi mendatangi bursa? Ini menunjukkan ada sesuatu yang tidak wajar,” tegasnya.
Ma’ruf juga menyoroti kondisi fiskal yang tidak normal, terutama ketika Bank Indonesia (BI) sering terpaksa menyerap obligasi pemerintah dalam jumlah besar. Hal ini mempertegas bahwa APBN dalam kondisi tertekan.
“Defisit APBN di awal tahun menjadi indikasi jelas bahwa kondisi makro ekonomi melemah. Apalagi ada dugaan kegagalan teknologi CoreTax yang tidak berjalan efektif dalam mendorong penerimaan negara,” tambahnya.
Lebih lanjut, Ma’ruf menilai peluang IHSG untuk kembali menguat atau rebound tidak akan mudah. Menurutnya, pelaku pasar butuh kepastian kebijakan, bukan sekadar pernyataan atau persuasi dari pejabat.
“Pasar tidak akan kembali percaya hanya dengan suguhan janji atau pernyataan pejabat. Yang dibutuhkan adalah kebijakan nyata yang meyakinkan bahwa pemerintah serius memperbaiki kondisi makro ekonomi dan mampu mendorong pertumbuhan, bukan sekadar wacana,” pungkasnya.
[aje]
