Surabaya (beritajatim.com) — Di tengah gegap gempita perayaan HUT ke-80 Kemerdekaan RI di Surabaya, kisah lain muncul dari gang sempit di Kelurahan Tegalsari. Di sana, dua perempuan lansia hidup dalam sunyi dan serba kekurangan, seolah belum ikut merdeka dari jerat kemiskinan.
Anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya, Imam Syafi’i, sengaja mengisi detik-detik proklamasi dengan menengok langsung kehidupan mereka. Rumah yang ia datangi berukuran sempit, berdinding lembab, dan berbau tikus.
“Dulunya mereka menerima bansos dari pemerintah. Tapi sejak awal 2024 sudah tidak lagi,” kata Agung, Ketua RT setempat yang mendampingi Imam, Minggu (17/8/2025).
Salah satunya adalah perempuan 60 tahun penyandang disabilitas tuna wicara. Satunya lagi seorang nenek dengan pendengaran buruk, hidup hanya dari belas kasih tetangga. Keduanya dulu masih bisa bertahan dengan bantuan permakanan Pemkot Surabaya, namun kini justru semakin terhimpit.
“Data mereka dihapus dari daftar keluarga miskin penerima bansos. Padahal mereka hidup lebih miskin dari sebelumnya. Terlebih setelah tidak menerima bantuan lagi dari pemerintah,” lanjut Agung
Menurut pengakuan keduanya, sejak Januari 2024 program permakanan diganti dengan bantuan uang tunai Rp200 ribu per bulan yang dicairkan tiap tiga bulan. Ironisnya, pergantian itu justru membuat mereka tidak lagi menerima apapun, baik uang tunai maupun beras.
“Permakanan tidak ada lagi, tapi juga tidak dapat bantuan penggantinya seperti uang tunai maupun beras,” ungkap mereka kepada Imam.
Di sisi lain, Dinas Sosial Surabaya mengklaim jumlah keluarga miskin kini tinggal sekitar 76 ribu KK, bahkan nol kasus kemiskinan ekstrem. Namun bagi Imam, klaim itu tidak sejalan dengan kenyataan di lapangan yang ia temui.
“Banyak warga masih kesulitan, mulai dari bayar sekolah, menebus ijazah, sampai mencari pekerjaan pasca-PHK. Bahkan ribuan KK dicoret karena dianggap tidak tinggal di rumah saat verifikasi, padahal faktanya masih miskin,” ujar Imam, mantan wartawan yang kerap turun ke lapangan ini.
Lebih jauh, Imam menemukan puluhan ribu rumah masih ditempeli stiker merah tanda keluarga miskin. Namun secara administratif, mereka sudah tercoret dari daftar penerima bantuan sosial.
“Kita merdeka dari angka kemiskinan, tapi tidak dari kemiskinan sesungguhnya. Bansos seharusnya tepat sasaran, terutama untuk lansia dan disabilitas,” tegasnya.
Suara serupa datang dari Ketua RT 02 RW 07, Hari Agung, yang mengaku bingung melihat pencoretan warganya. Agung menegaskan, RT-lah yang paling memahami kondisi riil warga sehari-hari.
“Kami di RT yang paling tahu kondisi warga. Ada lansia tuna wicara, ada rumah yang tidurnya di dapur bergelut dengan tikus, tapi kok malah dicoret dan dibilang sejahtera. Data di atas kertas tidak sesuai dengan realita di lapangan,” ujarnya.
Agung pun mengapresiasi langkah Imam Syafi’i yang meninjau langsung kondisi warga miskin. Ia berharap DPRD bisa ikut mengawal verifikasi agar warga yang benar-benar miskin tidak terabaikan.
“Saya mengapresiasi Cak Imam yang menyempatkan meninjau langsung. Jangan sampai warga miskin justru tidak kebagian bantuan, sementara yang mampu malah tetap menerima,” pungkasnya.[asg/aje]
