Hukum & Kriminal

Diperiksa KPK, Sadad dan Kusnadi Temui Media, Anik dan Iskandar Menghindar

Anwar Sadad
Anwar Sadad Wakil Ketua DPRD Jatim

Surabaya (beritajatim.com) – Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selama dua hari berturut-turut memeriksa secara maraton 27 saksi terkait penyidikan kasus dugaan korupsi dana hibah dengan tersangka Wakil Ketua DPRD Jatim dari Fraksi Partai Golkar, Sahat Tua Simanjuntak.

Pada Selasa (24/1/2023) ada 10 saksi yang diperiksa dan Rabu (25/1/2023) ada 17 saksi. Ini termasuk memeriksa empat orang unsur pimpinan DPRD Jatim, yakni Kusnadi (ketua), Anwar Sadad (wakil ketua), Achmad Iskandar (wakil ketua), dan Anik Maslachah (wakil ketua).

Dua hari pemeriksaan KPK dilakukan di Kantor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jatim.

Pemeriksaan dilakukan hampir delapan jam di Gedung B BPKP Jatim, sejak pukul 11.00 hingga 18.55 WIB. Ketua DPRD Jatim, Kusnadi yang mengenakan baju koko lengan panjang warna merah terlihat paling akhir keluar dari Kantor BPKP. Dari tiga pimpinan dewan lainnya, pemeriksaan delapan jam terhadap Kusnadi terbilang paling lama. Jika dibandingkan dengan Anwar Sadad, Ketua Gerindra Jatim itu diperiksa hanya 2,5 jam.

Begitu Kusnadi keluar dari gedung, puluhan awak media yang sudah menunggunya sejak pagi, langsung memburu dan mencecarnya dengan sejumlah pertanyaan. Namun, Kunadi irit bicara, enggan membeberkan hasil pemeriksaan termasuk pertanyaan yang diajukan KPK.

“Ini kan KPK, ya biar KPK yang menjawab. Saya juga ya belum, apa..,” kata Kusnadi.

Kusnadi
Kusnadi Ketua DPRD Jatim

Pertanyaan apa saja yang ditanyakan KPK? “Ya saya juga tidak bisa menjawab lah itu, karena itu KPK,” ujar Kusnadi singkat. Termasuk saat ditanya berapa pertanyaan yang diajukan KPK? “Haduh saya enggak menghitung tadi ya,” tegasnya.

Ada 30 pertanyaan atau lebih? “Enggak bisa jawab, karena saya juga enggak ngitung, he.. he.. Enggak bisa kira-kira lah,” katanya, sambil terus berjalan didampingi pegawal pribadinya menuju mobil.

Kusnadi sempat terdiam sejenak meladeni pertanyaan wartawan. Namun, kembali bersuara saat ditanya apakah mengetahui soal penyaluran dana hibah APBD Jatim.

“Apa namanya ya, saya apa ya, saya enggak bisa masuk ke dalam materi itu lah. Biar apa, itu kewenangannya KPK lah gitu itu,” ucapnya.

Meski baru kelar menjalani pemeriksaan pukul 18.55 WIB, Kusnadi sempat dua kali keluar gedung untuk menunaikan Salat Ashar dan Maghrib. Di sela break untuk salat, Kusnadi juga enggan menjawab soal materi dan pertanyaan yang diajukan penyidik KPK.

Sebelumnya, dari empat pimpinan DPRD Jatim, Anwar Sadad yang pertama keluar gedung usai dimintai keterangan KPK. Beda dengan Kusnadi, legislator yang juga Ketua DPD Partai Gerindra Jatim itu lebih terbuka kepada media. Bahkan, sambil duduk santai melayani setiap pertanyaan wartawan.

“Saya datang untuk dimintai keterangan. Jadi, saya memberikan keterangan sesuai dengan yang diminta oleh KPK, terkait bagaimana dengan tugas fungsi pimpinan dan anggota DPRD Jatim. Terkait dengan penyusunan APBD, terutama juga tentang pengalokasian hibah dan lain sebagainya,” jelasnya.

Sedangkan Achnad Iskandar tak sempat diwawancarai awak media, karena begitu keluar gedung, politikus Partai Demokrat Jatim itu secara cepat dijemput mobil Fortuner warna hitam yang diam-diam sudah standby di samping Gedung A BPKP Jatim.

Begitu pula dengan Anik Maslachah. Legislator yang juga Sekretaris DPW PKB Jatim itu memilih keluar lewat pintu belakang, menghindari wartawan yang menunggungnya di pintu masuk Gedung A dan B BPKP Jatim.

“Tadi sudah keluar, enggak ada lagi tuh yang di dalam (yang diperiksa). Mungkin dia lewat pintu belakang,” ujar salah seorang penyidik KPK. Tim penyidik KPK sendiri meninggalkan Gedung BPKP Jatim pukul 20.51 WIB.

Diberitakan sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa 17 saksi sekaligus dalam penyidikan dugaan suap dalam pengelolaan dana hibah provinsi Jawa Timur. Di antara yang diperiksa merupakan pimpinan DPRD Jawa Timur yang terdiri Ketua dan tiga Wakil Ketua DPRD Jawa Timur.

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, penyidik KPK memanggil Ketua DPRD Prov Jatim Kusnadi, dan tiga Wakil Ketua DPRD Jawa Timur yakni Anik Maslachah, Anwar Sadad, dan Achmad Iskandar. “Mereka diperiksa sebagai saksi untuk tersangka STPS (Sahat Tua P. Simandjuntak, Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, red),” ujar Ali, Rabu (25/1/2023).

Selain itu, lanjut Ali, penyidik juga memanggil eks Kadis Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Prov Jatim Baju Trihaksoro (sekarang Kadis PU SDA Jatim), eks Kadis PU Sumber Daya Air Prov Jatim Muhammad Isa Anshori (sekarang Kadis Perikanan dan Kelautan Jatim), Kadis PU dan Bina Marga Jatim Edy Tambeng Widjaja, dan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur (2022 sd sekarang) Andik Fadjar Tjahjono.

Kemudian, saksi lain yang diperiksa adalah Angga Ariquint (Staf Bidang Rendalev BAPPEDA Prov. Jatim), Rudi (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sampang), Hodari (Kepala Desa Robatal), Ahmad Firdausi (Camat Robatal), Moh. Holil Affandi (Swasta), Arief Rachman Hakim (Staf Bidang Rendalev BAPPEDA Prov. Jatim), Moh. Huda Prabawa (Staf Bidang Rendalev BAPPEDA Prov. Jatim), Nining Lustari (Staf Bidang Rendalev BAPPEDA Prov. Jatim), dan Ikmal Putra (Kabid Randalev BAPPEDA Prov. Jatim).

Ali tidak menjelaskan terkait materi pemeriksaan terhadap para saksi. Dia hanya menyebut, pemeriksaan dilakukan di Kantor BPKP Perwakilan Jawa Timur.

“Semua diperiksa dalam kapasitas sebagai saksi,” ujar Ali.

Sedangkan, pada Selasa (24/1/2023), penyidik KPK juga telah memanggil 10 saksi dan diperiksa secara marathon. Mereka adalah Dhimas Idam Ali (Swasta), Zaenal Afif Subeki (Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat DPRD Prov Jatim), Veri Agung Aprilya (Ajudan Wakil Ketua DPRD Prov Jatim), Della Bonita Anggia Putri (Staf Wakil Ketua DPRD Prov Jatim), dan Maya Dyah Ayu (Pegawai BPD Jatim Cabang Sampang).

“Kemudian penyidik juga memanggil Fahru Rosi (pegawai Bank BRI KC Sampang), H. Samsuri (Sekretaris Camat Robatal, Sampang), Rusmin (Ka Sub Koordinator Perencanaan dan Pendanaan Bappeda Prov Jatim), Gigih Budoyo (Staf Anggota DPRD Sahat Tua P. Simandjuntak), dan Djoko Heru Pramono (Staf Subag Rapat dan Risalah Sekwan DPRD Prov Jatim),” kata Ali, Selasa (24/1/2023). (tok/ted)

Apa Reaksi Anda?

Komentar