Hukum & Kriminal

Buktikan Harta Bersama, Janda Cantik Ini Yakin Gugatan Gono Gininya Bakal Dikabulkan

Surabaya (beritajatim.com) – Roestiawati Wiryo Pranoto wanita cantik kelahiran 46 tahun silam melalui kuasa hukumnya Dr. B. Hartono, SH., SE., SE.Ak., MH., CA optimis bahwa majelis hakim bakal mengabulkan gugatan pembagian harta gono gini yang adil dari sang mantan suami Wahyu Djajadi Kuari.

Hartono menyatakan bahwa dirinya bisa membuktikan bahwa semua harta gono gini yang dimiliki mantan suami kliennya adalah diperoleh semasa perkawinan.

“Jadi kita bisa buktikan bahwa harta yang dimiliki tergugat diperoleh semasa pernikahan termasuk rumah dan juga tanah. Kita bisa buktikan bahwa itu adalah didapatkan semasa perkawinan,” ujar Hartono, Kamis (2/9/2021).

“Jadi ga bisa kalau tergugat memutar balikkan bahwa harta tersebut bukan dari harta gono gini, jadi saya akan melawan. Bukan hanya untuk bu Rose tapi bisa dijadikan pelajaran untuk yang lainnya juga agar mengerti hak dan kewajiban,” tambah Hartono.

Hartono menambahkan bahwa dalam hukum sudah diatur bagaimana pembagian harta gono gini, jadi dalam hal gugatan ini bukan semata-mata dirinya yang meminta namun lebih karena hukum yang mengatur. Terlebih lagi, kliennya juga tidak terikat perjanjian pra nikah dengan mantan suami.

Hartono menegaskan bahwa antara kliennya dengan mantan suaminya selama terikat perkawinan bekerja bersama-sama dan memulai hidup dari nol. Jadi sudah semestinya hartanya dibagi menjadi dua meskipun kliennya hanya seorang ibu rumah tangga sekalipun namun dia memiliki hak untuk mendapat harta bersama yang sama rata.

Perlu diketahui, berdasarkan nomer gugatan no perkara no 650/pdt G/2021/PN Sby tertuang sejumlah harta yang disoal. Diantaranya adalah lima kendaraan roda empat, empat bidang tanah, dua unit rumah mewah, hak sewa atas beberapa counter di sebuah mall, serta sejumlah uang yang ada di bank dengan total sekitar Rp 8 miliar.

“Dengan aset serta uang sebanyak itu tapi klien saya cuma dikasih Rp 3 miliar, ini kan jelas tidak adil. Kita tuntut dibagi samalah, karena ini harta bersama jadi masing-masing memiliki hak yang sama,” ujar kuasa hukum Roestiawati yakni Dr. B. Hartono, SH., SE., SE.Ak., MH., CA.

Sebelumnya Rose menceritakan, pernikahannya bersama sang suami yang sudah berlangsung selama 16 tahun itu akhirnya kandas sebagaimana tertuang dalam putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 319/Pdt.G/2016 PN.Sby tanggal 19 September 2016 lalu. Tak ada yang disoal dengan putusan cerai ini. Namun, Rose merasa sang suami tak adil karena sang suami tak memberikan hak-haknya sebagai seorang isteri terkait pembagian harta gono gini.

“Jadi selama kami menjalin rumah tangga, kami memulai dari nol. Karena diantara kami tidak ada yang mempunyai harta peninggalan dari orangtua,” ujar Rose.

Perlahan namun pasti, bisnis jual beli aksesoris handphone yang mereka kelola mulai berkembang hingga memiliki karyawan sejumlah 60 orang dan memiliki kurang lebih 21 kios/toko aksesoris Handphone.

“Sebelum kami bercerai memang ada surat perjanjian perdamaian. Tapi bukab membahas harta gono gini secara keseluruhan yang diperoleh selama perkawinan. Karena ada unsur tekanan sehingga saya menerima yang dikehendaki oleh Wahyu,” ujar Rose.

Dalam keadaan tertekan inilah yang membuat Hartono sang kuasa hukum yang mendampingi Rose melakukan upaya hukum dengan menggugat sang suami.

Menurut Hartono, dalam akta perjanjian yang dibuat tergugat dan penggugat jelas tidak adil. Sebab pembagiannya tidak seimbang, yang mana harta gono gini yang ditafsir sekitar Rp 40 miliar namun yang diberikan ke penggugat hanya Rp 3 miliar.

“Bahwa, adapun bagian penggugat dalam “Perjanjian” tersebut sangat tidak proposional, berbanding terbalik dengan yang didapatkan oleh tergugat yang mendapatkan hampir seluruh “Harta Bersama” antara penggugat dengan tergugat,” ujar Hartono saat dijumpai usai sidang gugatan.

Lebih lanjut Hartono menyatakan, harta diperoleh penggugat dan tergugat adalah harta dari hasil kerja keras mereka selama menjalani perkawinan semasa perkawinan antara penggugat dan tergugat tidak memiliki Perjanjian Perkawinan.

“Selain itu baik penggugat, maupun tergugat tidak memiliki harta bawaan sebelum melangsungkan perkawinan, serta tidak pernah mendapatkan warisan, ataupun hibah dari pihak orang tua atau pihak lainnya, dengan demikian seluruh asset dan/atau harta yang didapatkan selama masa perkawinan penggugat dan tergugat adalah harta bersama, yang wajib dibagi secara proposional menurut aturan hukum yang berlaku yakni masing-masing mendapat 50 persen dari seluruh total harta gono gini,” ujar Hartono.

Sementara itu kuasa hukum tergugat yakni Dr Yory Yusran saat dimintai tanggapan terkait gugatan ini enggan memberikan komentar. “Sementara no coment dulu karena ini masih dalam tahap mediasi,” ujarnya. [uci/kun]


Apa Reaksi Anda?

Komentar