Surabaya (beritajatim.com) – Hoaks terus bermunculan di berbagai platform digital, mulai dari kabar palsu tentang give away Raffi Ahmad di Facebook, hingga klaim kontroversial soal Gibran Rakabuming yang dikabarkan mundur dan digantikan Anies Baswedan. Riesta Ayu Oktarina, pemerhati media dan dosen komunikasi di Stikosa AWS, mengungkapkan kekhawatirannya atas maraknya hoaks, terutama menjelang Pilkada 2024.
“Sebaran hoaks sangat kuat di media sosial. Pengguna internet kini lebih sering mencari informasi melalui platform ini daripada media pemberitaan resmi,” ungkap Riesta, Kamis (10/10/2024).
Ia menyoroti kebiasaan pengguna media sosial yang cenderung menyebarkan ulang informasi tanpa verifikasi. Menurutnya, platform seperti Facebook, Instagram, X, TikTok, dan WhatsApp mempercepat penyebaran hoaks karena fitur berbagi yang memudahkan informasi menyebar dalam hitungan detik.
“Kampanye untuk lebih berhati-hati menyebar informasi di media sosial sudah ada, tapi kebiasaan re-share tetap kuat. Alhasil, hoaks semakin mudah tersebar,” lanjutnya.
Masalah utama yang dihadapi, menurut Riesta, adalah literasi digital yang rendah. Banyak pengguna media sosial masih tidak memahami cara memverifikasi kebenaran informasi. Mereka cenderung mempercayai berita yang sesuai dengan keyakinan mereka tanpa memeriksa kredibilitas sumbernya.
“Algoritma media sosial juga memperburuk keadaan, karena lebih banyak menonjolkan informasi yang mendapatkan banyak interaksi, terlepas dari apakah informasi itu benar atau salah,” jelas Riesta. Hal ini membuat berita palsu atau sensasional lebih mudah viral dibandingkan berita faktual yang lebih netral.
Riesta juga menekankan bahwa emosi manusia menjadi faktor penting dalam penyebaran hoaks. Informasi yang menimbulkan emosi kuat, seperti ketakutan atau kemarahan, lebih mudah dibagikan tanpa berpikir kritis. “Hoaks sering kali dirancang untuk memanfaatkan emosi ini,” tambahnya.
Dengan Pilkada 2024 semakin dekat, Riesta memperingatkan bahwa hoaks akan semakin dimanfaatkan untuk memperkuat polarisasi politik. Orang cenderung mempercayai informasi yang mendukung pandangan politik mereka, terlepas dari kebenarannya.
Penggunaan AI dan Literasi Digital
Meskipun beberapa platform telah menerapkan langkah-langkah untuk memerangi hoaks, Riesta melihat masih banyak informasi palsu yang lolos dari pengawasan. Upaya moderasi belum cukup kuat untuk menangkal banjir hoaks yang beredar setiap hari.
Banyak pihak yang menyebarkan hoaks karena ada insentif ekonomi (misalnya untuk mendapatkan klik atau iklan) atau politik (untuk memanipulasi opini publik). Dengan menyebarkan informasi palsu, mereka bisa mendapatkan keuntungan finansial atau politik.
“Dengan kombinasi faktor-faktor tersebut, hoaks memiliki lingkungan yang subur untuk berkembang di media sosial. Tantangan terbesar adalah bagaimana meningkatkan literasi digital masyarakat, memperkuat moderasi platform, serta mendorong budaya verifikasi informasi sebelum membagikannya,” jelas Riesta lagi.
Terkait penggunaan AI dalam konteks hoaks, Riesta menyampaikan, produknya sudah semakin banyak. Penggunaan kecerdasan buatan untuk membuat hoaks, terutama dalam bentuk video, audio, dan gambar, menjadi semakin umum dan canggih.
Dari pantauan yang dilakukan, penggunaan itu terjadi dalam konteks deepfake, yaitu teknologi yang menggunakan AI dan pembelajaran mesin untuk menciptakan video atau audio yang sangat realistis dengan menirukan wajah atau suara seseorang.
“Dengan menggunakan algoritma, seseorang dapat mengganti wajah atau suara dalam video asli dengan yang lain, sehingga tampak seolah-olah orang tersebut melakukan atau mengatakan sesuatu yang sebenarnya tidak pernah mereka lakukan atau katakan,” ingatnya.
Kedua, pembuatan suara sintetis. Riesta melihat, produksi konten ini memanfaatkan teknologi Text-to-Speech (TTS) yang dapat menghasilkan suara manusia yang sangat alami dengan meniru nada, intonasi, dan emosi.
AI dapat dilatih untuk meniru suara individu tertentu dengan cukup akurat, yang memungkinkan pembuat hoaks untuk menghasilkan rekaman suara yang seolah-olah berasal dari orang terkenal atau pejabat publik.
Dengan mengumpulkan data suara dari rekaman yang ada, AI dapat menganalisis dan menciptakan pola suara yang mirip dengan suara target, sehingga memungkinkan pembuatan audio yang sangat meyakinkan.
“Ketiga adalah manipulasi gambar. Teknologi generatif seperti DALL-E atau Stable Diffusion dapat digunakan untuk menciptakan gambar yang sepenuhnya baru atau memanipulasi gambar yang sudah ada. Ini dapat mencakup pembuatan gambar palsu dari tokoh publik dalam situasi yang merugikan atau menyesatkan,” papar Riesta.
Saat teknologi AI berkembang pesat, deteksi hoaks berbasis AI menjadi semakin sulit. Meskipun ada alat yang dirancang untuk mendeteksi deepfake dan konten palsu lainnya, teknologi juga terus berkembang, sehingga menciptakan tantangan bagi pakar keamanan dan media untuk mengidentifikasi konten yang sebenarnya.
“Untuk itu, kita butuh niat baik untuk mencegah sebaran dan produksi hoaks. Edukasi untuk masyarakat, etika, dan regulasi, mesti di satu suarakan. Karena ini problem serius! Penting bagi platform teknologi, pemerintah, dan masyarakat untuk bekerja sama dalam mengatasi penyebaran hoaks yang dihasilkan oleh AI,” tegasnya.
Sebagai akademisi, Riesta kemudian mengingatkan agar setiap elemen potensial mau melakukan upaya bersama. Baik lembaga pendidikan, lembaga media massa, bahkan individu.
“Setiap lembaga harus mengintegrasikan kurikulum literasi digital yang kuat. Literasi ini harus mencakup kemampuan untuk membedakan informasi yang benar dari yang salah, bagaimana teknologi AI bekerja, serta cara mendeteksi konten palsu. Dari situ kita menghadang potensi hoaks,” tandasnya. [ian]
