Surabaya (beritajatim.com) – Himpunan Mahasiswa Hukum Tata Negara menyikapi keputusan pemerintah menaikan harga BBM bersubsidi dengan menyelenggarakan dialog interaktif yang bertajuk ‘Urgensi Penyesuaian Harga BBM Saat Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi Covid-19’. Dialog digelar di ruang sidang gedung rektorat lama, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya (UINSA), Selasa (13/9/2022).
Dialog interaktif tersebut menggandeng beberapa elemen yaitu pihak kepolisian, akademisi dan pemerintahan dan dihadiri lebih dari 100 mahasiswa hukum dari masing-masing universitas dan perguruan tinggi se-Surabaya.
Dosen Ekonomi UIN Sunan Ampel, Alvin Maulana mengatakan keputusan pemerintah menaikkan harga bbm bersubsidi seperti menelan pil pahit yang dirasakan oleh masyarakat. Namun, Alvin menyebut keputusan tersebut merupakan pilihan yang terbaik.
“Keputusan pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi memang terasa pahit bagi masyarakat dan pemerintah sendiri. Dari berbagai pilihan yang dihadapi pemerintah, keputusan tersebut merupakan yang terbaik dari pilihan yang ada,” kata Alvin saat menjadi narasumber.
Alvin menyebut keputusan pemerintah mengalihkan subsidi dengan bantuan tunai ke masyarakat menengah bawah agar subsidi tersebut tepat sasaran. Apalagi saat ini penggunaan BBM subsidi belum sesuai dengan prinsip keadilan karena angka konsumsi didominasi masyarakat mampu.
“Subsidi BBM saat dialihkan dengan bantuan tunai yang di berikan setiap bulan supaya subsidi tersebut lebih tepat sasaran ke masyarakat yang membutuhkan,” katanya.
[berita-terkait number=”4″ tag=”uinsa”]
Sementara itu, legislator DPRD Surabaya dari Fraksi PDIP Abdul Ghoni Mukhlas Ni’am menjelaskan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya sudah berupaya dalam mengatasi kenaikan BBM bersubsidi dari sektor ekonomi, kesehatan hingga penyesuaian Upah Minimum Kerja (UMK).
“Kami sudah mengambil langkah yang tepat untuk mengatasi permasalahan tersebut. Kami juga mengupayakan kenaikan UMK dengan regulasi yang ada,” kata Ghoni.
Ghoni menyebut saat ini Pemkot dan DPRD Surabaya fokus meningkatkan daya beli dan pendapatan masyarakat. Dia tak ingin bantuan bersifat sesaat, namun dapat terus berdampak untuk warga penerima bantuan tersebut.
“Sehingga ketika ada BBM naik, dia masih mampu untuk beli. Jadi pemkot dan DPRD sepakat untuk meningkatkan daya beli masyarakat,” tandasnya. [asg/but]
