Jember (beritajatim.com) – Hari ini adalah hari bersejarah bagi Hendy Siswanto dan Muhammad Balya Firjaun Barlaman. Dua tahun lalu, tepatnya 26 Februari 2021, mereka dilantik menjadi bupati dan wakil bupati Kabupaten Jember oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.
Hendy-Firjaun terpilih menjadi bupati dan wakil bupati setelah memenangi pemilihan kepala daerah yang diselenggarakan pada 9 Desember 2020. Duet yang diusung Partai Gerindra, Partai Nasional Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Demokrat ini memperoleh dukungan 489.794 suara (46,60 persen).
Mereka mengalahkan pasangan Faida dan Dwi Arya Nugraha Oktavianto yang memperoleh 328.729 suara (31,27 persen) dan pasangan Abdussalam-Ifan Ariadna yang mendapatkan 232.648 suara (22,13 persen).
Persentase kemenangan ini pernah diprediksi dengan cukup akurat oleh Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Madini Farouq, sebulan sebelum pemungutan suara. Saat itu, ia mengatakan, Hendy dan Firjaun Barlaman akan memenangi pilkada dengan dukungan 45 persen suara pemilih. Pasangan Faida dan Dwi Arya Nugraha Oktavianto diperkirakan memperoleh dukungan 35 persen suara. Sementara pasangan Abdus Salam dan Ifan Ariadna diperkirakan bakal mendapat dukungan 20 persen suara.
Setelah memenangi pilkada dengan angka meyakinkan, Hendy-Firjaun tak bisa bersantai. Mereka punya pekerjaan rumah berat. Muhammad Iqbal, doktor ilmu komunikasi politik di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, menyebut pemerintahan Hendy dan Firjaun mewarisi piring pecah. “Ada sekian banyak persoalan, terutama yang terkait dengan birokrasi yang tidak sesuai peraturan perundang-undangan,” katanya saat itu.
Hendy-Firjaun terbebani dengan kondisi belum adanya anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2021 yang menjadi dasar program pembangunan. Mereka juga harus segera memastikan Kedudukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (KSOTK) Pemkab Jember disahkan.
Namun hal terpenting pertama adalah memperbaiki relasi dengan legislatif. Selama masa pemerintahan Bupati Faida, legislatif dan eksekutif terlibat ketegangan. Bahkan DPRD Jember memakzulkan Faida, karena sejumlah dugaan pelanggaran tata kelola pemerintahan.
Dalam pidato perdana sebagai bupati dalam malam silaturahmi dengan pejabat dan tokoh masyarakat di Pendapa Wahyawibawagraha, Jumat (26/2/2021) malam, Hendy mengungkapkan komitmennya untuk bersinergi dengan legislatif.
“Kami mohon izin akan sering datang ke kantor DPRD. Bapak tidak perlu mengundang kami, kami akan yang akan datang ke tempat Bapak nanti,” kata Hendy kepada pimpinan DPRD Jember yang hadir dalam acara tersebut,
Harapan Hendy, jika dalam pembahasan APBD antara eksekutif dan legislatif terjadi perselisihan, segera bisa diselesaikan. “APBD adalah urat nadi penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintahan ada kalau ada eksekutif dan lagislatif. Itu kunci utamanya. Urat nadi itu akan bisa bergerak, jika keduanya bisa bersinergi, berkolaborasi, dan ada akselerasi di situ,” katanya.
Hendy saat itu mengingatkan kepada jajaran birokrasi Pemerintah Kabupaten Jember agar bersatu dan tak terpecah. “Tidak ada lagi Jember milik Si A, Si B, Si C. Tidak ada lagi. Kalau masih ada yang mebedakan itu, mari kita berikan pengertian: bahwa tidak ada lagi barrier di antara kita, tidak ada lagi batas buat kita,” katanya.
Dia ingin segera cepat menyelesaikan persoalan kemisiknan dan tengkes (stunting). “Tidak boleh terjadi lagi kematian tertinggi bayi dan ibu hamil. Tidak boleh lagi ada stunting. Tidak boleh lagi ada busung lapar,” katanya.
Hendy menegaskan, penanganan kemiskinan dan kematian ibu dan bayi saat melahirkan adalah prioritas utama Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur. Kondisi perekonomian daerah harus diperbaiki segera.
Kuncinya ada pada data. Menurut Hendy, angka kematian ibu melahirkan dan bayi dikarenakan tidak jelasnya data pernikahan usia dini di Jember. Perempuan yang menikah dalam usia dini rawan mengalami persoalan saat melahirkan.
Dia mengingatkan kembali peran PKK dan posyandu. “Kader-kader posyandu kurang maksimal melaksanakan perannya. Yang tahu persoalan tentang ibu dan bayi di dusun-dusun adalah kader-kader posyandu. Pemerintah daerah mendukung ibu-ibu PKK yang ingin bergerak di lingkungan masing-masing,” katanya.
Di sektor infrastruktur, Hendy berkomitmen memperbaiki jalan sepanjang 800 kilometer dalam waktu delapan bulan ke depan setelah dilantik. “Dengan anggaran cukup besar kita melakukan perbaikan jalan, akan menjadi suplemen. Perputaran keuangan selama delapan bulan, Rp 120 miliar per bulan, akan terjadi di Kabupaten Jember. Ini yang akan menggerakkan ekonomi kita di Kabupaten Jember,” katanya.
[berita-terkait number=”4″ tag=”hendy-siswanto”]
Dalam sektor transportasi, Hendy saat itu menegaskan keinginannya untuk mengaktifkan kembali Bandara Notohadinegoro. Dia menyiapkan subsidi dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) untuk penerbangan.
Di tengah pembangunan infrastruktur, Hendy berkomitmen melindungi sumber daya alam di Kabupaten Jember dengan mengikuti regulasi yang sudah dikeluarkan negara. “Di Indonesia ini sudah ada aturannya (untuk mengelola) sumber daya alam itu. Selama kita mengikuti aturan itu, saya akan lakukan bersama Gus Firjaun,” katanya.
Firjaun berkomitmen mempertahankan kebijakan pemerintahan sebelumnya yang bermanfaat untuk rakyat. “Kami akan menggunakan prinsip: apa yang masih baik akan kita pertahankan, tapi yang sudah jelek dan tidak layak, akan kita tinggalkan. Ini prinsip kita. Kita akan mengambil suatu inovasi baru yang lebih baik lagi,” katanya saat itu
Hendy menyadari amanat rakyat untuk memimpin Jember tidak mudah. “Kalau dilihat dari sisi berat, akan jadi berat. Kalau dilihat dari sisi ringan, akan jadi ringan,” katanya. Itulah kenapa dia berharap semua pemangku kepentingan di Kabupaten Jember bisa bersatu untuk menyelesaikan persoalan selama ini. [wir/but]
