Kediri (beritajatim.com) – Langkah preventif diambil Pemerintah Kota (Pemkot) Kediri guna menjamin kelancaran masa tanam tahun ini dengan menggelar inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah kios distribusi pada Rabu (22/4/2026). Melalui Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3), Pemkot melakukan verifikasi faktual untuk memastikan ketersediaan pasokan serta kepatuhan pengecer terhadap Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan.
Operasi lintas sektoral yang melibatkan Disperdagin, DKPP, unsur kepolisian, hingga Kejaksaan Negeri ini bertujuan menutup celah praktik spekulasi harga maupun penyimpangan alur distribusi yang dapat merugikan petani di wilayah perkotaan.
Kepala Disperdagin Kota Kediri, M. Ridwan, menegaskan bahwa pemantauan ini merupakan instrumen penting untuk menjaga transparansi dari level produsen hingga ke tangan pengguna akhir sesuai dengan regulasi yang berlaku.
Hasil pantauan di lapangan menunjukkan kondisi pasar pupuk bersubsidi di Kota Kediri berada dalam status stabil tanpa ditemukan tanda-tanda kelangkaan barang. Tim KP3 melaporkan bahwa seluruh kios resmi tetap beroperasi normal dengan tingkat ketersediaan stok yang mencukupi kebutuhan lokal. Mengenai hasil kunjungan tersebut, M. Ridwan memberikan kepastian terkait kelancaran akses bagi para petani.
“Ada dua kios yang kami kunjungi, kami pastikan stok selalu ada, distribusi lancar. Sampai saat ini juga tidak ada keluhan yang signifikan dari petani terkait akses maupun ketersediaan barang,” jelasnya.
Meskipun secara akumulatif kuota pupuk bersubsidi untuk Kota Kediri pada tahun 2026 mengalami penyesuaian menjadi 1.983 ton dari sebelumnya 2.712 ton, kebijakan ini dibarengi dengan kabar baik berupa penurunan harga jual signifikan yang telah efektif sejak akhir Oktober tahun lalu.
Rincian harga terbaru mencatatkan penurunan yang cukup membantu daya beli sektor pertanian. Harga jenis Pupuk Urea kini dibanderol Rp 1.800/kg dari sebelumnya Rp 2.250/kg, sementara Pupuk NPK turun menjadi Rp 1.840/kg dari harga awal Rp 2.300/kg. Penyesuaian juga menyasar NPK Kakao yang menjadi Rp 2.640/kg, ZA sebesar Rp 1.360/kg, serta Pupuk Organik yang kini hanya Rp 640/kg. Menghadapi pengurangan kuota alokasi secara fisik, pemerintah mendorong adanya transformasi pola tanam yang lebih efisien dan mandiri.
“Menyikapi penurunan alokasi pupuk bersubsidi, kami selaku KP3 mendorong para petani di Kota Kediri memanfaatkan sumber daya lokal untuk mengurangi ketergantungan pada pupuk kimia. Kami juga mengimbau petani untuk lebih cermat dalam mengelola kadar keasaman lahan agar penyerapan pupuk lebih maksimal dan efisien,” pesannya.
Sistem distribusi saat ini juga diklaim lebih fleksibel berkat integrasi data melalui aplikasi e-RDKK (Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok). Petani yang telah terverifikasi dalam sistem Kementerian Pertanian kini mendapatkan kemudahan akses penebusan langsung di kios resmi tanpa hambatan birokrasi yang berbelit. Terobosan kebijakan ini diharapkan mampu mempercepat serapan pupuk di tingkat akar rumput.
“Untuk memudahkan petani mengakses pupuk bersubsidi berdasarkan kebijakan terbaru, pemerintah memberi keleluasaan kepada petani untuk membeli pupuk subsidi langsung ke kios resmi tanpa melalui kelompok tani,” terang Ridwan.
Guna menjaga konsistensi pengawasan, KP3 berkomitmen melakukan pemantauan rutin setiap triwulan atau secara situasional jika ditemukan indikasi kendala teknis di lapangan.
Pemerintah Kota Kediri juga menaruh perhatian serius terhadap tantangan iklim yang diprediksi akan mengganggu siklus pertanian dalam beberapa bulan ke depan.
Kesiapan sarana prasarana dan ketenangan psikologis petani menjadi prioritas utama dalam menghadapi ketidakpastian cuaca. Fokus pengawasan tidak hanya berhenti pada ketersediaan barang, tetapi juga pada mitigasi risiko terhadap fenomena alam yang mengancam produktivitas lahan.
“Adanya prediksi akan terjadi fenomena El Nino yang melanda Indonesia pertengahan tahun nanti, kami berharap para petani tetap tenang dan tetap bertani secara bijak. Kami siap menampung dan menindaklanjuti jika ada kendala di lapangan. Fokus kami adalah memastikan petani bisa berproduksi dengan tenang tanpa kendala sarana prasarana,” tutup Ridwan. [nm/but]
