Harga diri sebuah bangsa! Tapi siapa peduli? Pernyataan ini lebih sebagai unek-unek kejengkelan yang terpicu oleh rilis data Bank Dunia dalam laporan June 2025 Update to the Poverty and Inequality Platform (PIP) yang mengubah perhitungan dari purchasing power parities (PPP) 2017 menjadi PPP 2021 untuk lebih menyesuaikan dengan perkembangan ekonomi faktual dunia global, mengacu semua negara pendapatan rendah, menengah bawah, menengah atas dan kelas tinggi. Bukan salahnya Bank Dunia, karena yang disampaikan adalah potret seluruh negara di dunia, tidak ada urusannya dengan perpolitikan.
Dispute Angka
Garis kemiskinan ekstrem dunia berdasarkan PPP 2017 ke 2021 naik dari $2,15 ke $3 per hari. Indonesia sesuai dengan kelasnya yang negara menengah atas, ikut income standard $6,85 ke $8,3 per hari. Standar PPP Bank Dunia untuk menyamakan daya beli antar negara, sehingga angka tersebut mencerminkan biaya hidup yang setara di berbagai negara. Perbedaan ini menunjukkan bahwa meskipun seseorang mungkin tidak miskin menurut standar lokal, mereka bisa jadi berada di bawah garis kemiskinan relatif atau di bawah standar hidup layak secara internasional.
Teori Relatif Kemiskinan menyatakan bahwa kemiskinan tidak hanya tentang kekurangan kebutuhan dasar, tetapi juga tentang bagaimana seseorang berada pada posisi relatif terhadap standar hidup rata-rata di masyarakatnya. Dalam konteks global, standar Bank Dunia mencoba menangkap aspek relatif ini.
Akibatnya, kemiskinan di Indonesia meningkat ke angka 68,25 persen atau 194.67 juta jiwa, sementara BPS Indonesia tetap berpegang teguh dengan standar sendiri, menyatakan kemiskinan Maret 2024 sebesar 9,03 persen saja.
Garis kemiskinan di Indonesia menurut BPS adalah jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan non-makanan, sebesar Rp582.932 per kapita per bulan (kebutuhan makanan Rp433.906 dan kebutuhan non-makanan Rp149.026). Dengan rata-rata terdiri atas 4,78 orang per rumah tangga, maka garis kemiskinan per rumah tangga rata-rata sekitar Rp2.786.415 per bulan.
Indonesia masuk kelas menengah atas, berdasarkan laporan International Monetary Fund (IMF) 2024, dengan income per capita $5.270 per tahun. Bandingkan dengan Singapura $88.450, Malaysia $13.310, Thailand $7.810, Vietnam $4.620, dan Brunei $95.040 (terkaya di dunia).
Bukan Soal Angka, Tapi Harga Diri
Pokok persoalannya bukan perbedaan angka persentase yang jauh, tetapi efek psikologisnya dan soal harga diri-kehormatan bangsa dalam konteks global (antar negara-bangsa). Mungkin dalam konteks pola hidup di Indonesia yang sebagian besar di pedesaan, biaya hidup murah, makan pecel sayur tidak usah beli tinggal petik di pekarangan, maka standart BPS bisa dimengerti. Tetapi memilih metodologi yang menghasilkan angka rendah (misal: hanya memenuhi kebutuhan kalori dasar, tetapi mengabaikan biaya perumahan layak, transportasi, pendidikan, kesehatan, partisipasi sosial), ini adalah bentuk ‘institutional evasion’ (penghindaran).
Memang cerdas, karena angka persentase kemiskinan yang rendah (di bawah 2 dgit) sangat dibutuhkan dalam ‘sistem politik kekuasaan’ dan juga menenangkan hati rakyat. Tapi di era digital dan terintegrasinya informasi global, bisa melahirkan sinisme. Apalagi jika dicap korup. Katanya miskin, kok kaya? Atau sebaliknya, katanya kaya, kok miskin?
Amartya Sen dalam buku Capability Approach menekankan kemiskinan bukan hanya soal kurang pendapatan, tetapi kurangnya kebebasan untuk mencapai hidup yang berharga (kesehatan, pendidikan, partisipasi). Garis kemiskinan moneter (seperti BPS) hanya menangkap satu dimensi (mudah-mudahan para wakil kita-rakyat di Parlemen, juga yang selalu merayu kita-rakyat dari partai-partai politik tergugah akan hal ini, bukan fokus kejar tayang dan kejar suara di pemilu).
Berkelit
Angka yang dibuat rendah dengan metodologi cerdas bisa menyebabkan politik kekuasaan abai-terlena terhadap keseriusan kemiskinan. Jika dikaitkan dengan standar internasional, maka dari sisi pandangan publik terhadap sistem kekuasaan (termasuk wakil rakyat di DPR), tidak bisa disalahkan jika ada kritik keras dari publik: “Lalu apa manfaat wakil rakyat? “Apa manfaatnya penguasa negeri dan daerah dipilih melalui pemilu? Gak usah demokrasi-demokrasian, setengah monarkhis seperti Brunei Darulsalllam okey saja asal rakyat sejahtera”. Maaf! Ini soal hati rakyat yang gemes bin gregetan. Tetapi jangan takut, rakyat tetap cinta UUD 1945 dan Pancasila yang berasas demokrasi.
Angka rendah menciptakan ilusi keberhasilan, mengurangi urgensi kebijakan, dan merendahkan martabat warga miskin yang hidup di atas garis kemiskinan versi BPS tetapi jauh di bawah standar hidup layak global untuk negara berpendapatan menengah atas.
Angka rendah juga memudarkan akuntabilitas negara (“Lihat, kemiskinan kita hanya 9 persen, kami sukses!”), lalu mengabaikan jutaan orang yang ‘vulnerable’ (rentan jatuh miskin) atau hidup dalam multidimensional poverty.
Brunei Kaya dari Minyak, Kita?
Kutukan sumberdaya (Resource Curse) negara kaya sumber daya alam sering mengalami pertumbuhan ekonomi rendah, korupsi tinggi, konflik, dan ketimpangan parah karena lemahnya institusi. Negeri ekonomi pinggiran (seperti Indonesia, karena teknologi-inovasi tertinggal jauh) mengekspor bahan mentah (tambang) ke pusat (negara maju), menerima nilai kecil, dan mengimpor barang jadi bernilai tinggi, sehingga memperparah ketimpangan global dan domestik.
Publik bisa bertanya heran: Lho, tapi GDP/capita Indonesia yang $4.981 (IMF 2024) kok rasanya terlalu rendah ya dibanding daya eksploitasi nan luar biasa agresif atas tambang-tambang strategis dan vital (gol A dan B).
Ketimpangan
Mewakili perasaan publik dari sumber-sumber warung kopi dan tongkrongan di trotoar, ada kegemesan yang meningkat dalam obrolan mereka: “Sudah kemiskinan tinggi, tapi GDP per kapita rendah, pendapatan per kapita juga rendah, tapi sumberdaya alam sangat kaya berlimpah. Lho kok bisa?” Apa di negeri ini sebenarnya ketimpangan tinggi? Padahal pemerintah mengumumkan Indeks Gini relatif rendah, tidak terlalu timpang, Bro!
Lagi-lagi ini metode yang politis? Secara teoritik Gini Index rendah bisa menyesatkan karena tidak sensitif terhadap akumulasi kekayaan di puncak (1 persen terkaya). Publik tidak pernah tahu berapa kekayaan 1 persen terkaya itu? Lalu bagaimana pula jika disandingkan dengan perhitungan rasio pendapatan Top 10% vs Bottom 40%? Mungkin hasilnya miris? Kayaknya miris sekali, karena kalau nggak miris pasti sudah diumumkan melalui pidato-pidato.
Kembali ke kaitan dengan sumberdaya alam yang saat ini lagi viral karena penuh dugaan korupsi dan manipulasi. Dari obrolan publik, pinggir jalan, “Ke mana larinya pendapatan negara dari hasil tambang yang dieksploitasi besar-besaran?”
Apakah terjadi profit shifting di mana perusahaan multinasional memindahkan laba ke negara pajak rendah? Apa royalti dan pajak rendah di mana rezim fiskal tidak optimal? Apakah linkages ekonomi lemah, di mana hasil tambang tidak menciptakan industri hilir dan lapangan kerja massal di dalam negeri? Atau, mungkin karena banyak korupsi tersembunyi?
Lalu publik pun bertanya, di mana wakil rakyat kita? Mungkin pertanyaan ini bisa dikaitkan dengan teori kegagalan negara (State Failure) dalam menjalan kan fungsi dasar menyedia kan barang publik atau teori pilihan publik (Public Choice Theory) yang melihat politisi dan birokrat sering bertindak demi kepentingan pribadi /kelompok (rent-seeking) daripada kepentingan umum.
Jangan-jangan ada semacam state white collar corruption seperti pikiran Kramer dan Michalowski (1993), entah state inisiated atau state facilitated.
Berkelit, Alias Ngelès
Tapi kalau melihat situasi faktual orang kaya dan orang berkuasa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, lebih sibuk berkelit (ngelès) sana sini. Dan sebagian masyarakat yang hidup pas-pasan masih terus nyaman dengan hidup sebagai oportunis, makelaran, dalam dunia fiskal yang bernama money politics; mungkin fenomena ngeles bisa dimaklumi.
Di sisi lain, asosiasi pengusaha juga gerah dan berteriak, kelas menengah kita turun terus tinggal 17 persen, negara sedang-maju kelas menengah sudah di atas 50 persen. Tolong Pemerintah turun tangan, kata mereka.
Sebagai closing statement publik pinggir jalan: “Kita sebenarnya sedang melangkah maju atau mundur sich?” “Apa kita masih punya harga diri atau tidak sih?” Mungkin tidak perlu dijawab, kita ikut ngelès saja seperti biasanya. Lalu siapa yang peduli dengan ‘harga diri dan kehormatan bangsa?”
Wallahualam
Hadipras,
Pengamat Sosial dan Politik.
