Pamekasan (beritajatim.com) – Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elistianto Dardak, menghadiri sekaligus memberikan sambutan dalam Pengukuhan Pengurus Aliansi Jurnalis Pamekasan (AJP) Periode 2025–2027 di Ballroom Azana Style Hotel Madura, Minggu (8/3/2026). Kegiatan tersebut menjadi momentum penguatan peran pers dalam mendukung pembangunan daerah, khususnya pada sektor lingkungan hingga kesehatan di wilayah Madura.
Dalam kesempatan tersebut, Wagub Jatim diplot sebagai Keynote Speaker dalam kegiatan pengukuhan Pengurus AJP yang dikemas dengan Tadarus Lingkungan dengan tema ‘Merawat Bumi Madura, Menjaga Independensi Pers’,
“Keberadaan pers mewakili masyarakat sipil dalam membantu pemerintah menegakkan aturan, karena itu kami ucapkan selamat atas dikukuhkannya pengurus AJP Periode 2025-2027, semoga yang diperjuangkan dan diikhtiarkan tercapai,” kata Emil Elistianto Dardak.
Kolaborasi antara pemerintah daerah dan insan pers sangat penting, sebab jurnalis memiliki peran strategis dalam menyampaikan informasi akurat sekaligus menjadi jembatan antara pemerintah dan masyarakat. “Pers bukan sekedar penyampai berita, tetapi juga mitra strategis pemerintah dalam membangun daerah melalui informasi yang edukatif dan konstruktif,” ungkapnya.
“Oleh karena itu, kami mengapresiasi keberadaan AJP yang sudah mampu menjadi wadah bagi para jurnalis di Pamekasan, untuk meningkatkan profesionalisme dan kualitas pemberitaan. Kami berharap organisasi ini dapat terus menjaga independensi serta menjunjung tinggi kode etik jurnalistik,” imbaunya.
Selain itu, pihaknya juga menekankan pentingnya peran pers dalam mengangkat potensi daerah Madura, termasuk sektor ekonomi lokal seperti pertanian, pariwisata, dan industri tembakau yang menjadi salah satu penopang ekonomi masyarakat di wilayah tersebut. “Kami Pemerintah Provinsi Jawa Timur, berkomitmen untuk terus mendukung pengembangan sektor-sektor ini,” tegasnya.
“Tidak hanya itu, kami juga akan melaporkan terkait isu lingkungan yang terjadi di Pamekasan kepada Gubernur Jawa Timur, terutama soal mangrove. Termasuk soal tambang, bagaimana PU memastikan tanah yang dibuat proyek tidak ilegal,” pungkasnya. [pin/kun]
