Mojokerto (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto terus memperkuat langkah transformasi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan. Melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), Pemkab Mojokerto menggelar Rapat Koordinasi Implementasi Pemerintah Digital Kabupaten Mojokerto.
Kegiatan yang berlangsung di Smartroom Satya Bina Karya (SBK) Pemkab Mojokerto tersebut menjadi wadah untuk memperkuat komitmen seluruh perangkat daerah dalam menghadirkan pelayanan publik yang lebih cepat, transparan, dan akuntabel melalui pemanfaatan teknologi yang terintegrasi.
Bupati Mojokerto, Muhammad Al Barra menegaskan, keberhasilan transformasi digital tidak dapat diukur dari jumlah aplikasi yang dimiliki oleh masing-masing instansi. Menurutnya, hal terpenting adalah sejauh mana teknologi tersebut memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Keberhasilan transformasi digital tidak diukur dari seberapa banyak aplikasi yang dimiliki suatu instansi, melainkan dari manfaat nyata yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat melalui integrasi dalam satu arsitektur pemerintah digital,” ungkapnya, Kamis (23/7/2026).
Ia meminta seluruh perangkat daerah menghilangkan ego sektoral dalam pengembangan sistem informasi. Setiap aplikasi maupun layanan digital yang dibangun harus memperhatikan aspek integrasi agar proses bisnis, data, dan layanan dapat saling terhubung dalam Arsitektur Pemerintah Digital Kabupaten Mojokerto.
“Hilangkan ego sektoral dalam pengembangan sistem informasi, jangan lagi membangun aplikasi secara sendiri-sendiri tanpa memperhatikan integrasi, seluruh proses bisnis, data, dan layanan harus terhubung dalam Arsitektur Pemerintah Digital Kabupaten Mojokerto,” katanya.
Selain penguatan sistem digital, Gus Barra (sapaan akrab, red) juga menekankan pentingnya penerapan Satu Data Kabupaten Mojokerto. Menurutnya, data yang akurat dan terpadu menjadi fondasi utama dalam menentukan arah pembangunan daerah.
“Jadikan data sebagai dasar utama dalam setiap pengambilan keputusan. Kebijakan yang berkualitas selalu lahir dari data yang berkualitas,” imbaunya.
Dalam kesempatan tersebut, Gus Barra juga menyoroti pentingnya peningkatan standar pelayanan publik. Menurutnya, masyarakat saat ini membutuhkan layanan yang tidak hanya mudah diakses, tetapi juga memiliki kepastian waktu penyelesaian dan kecepatan respons.
Karena itu, ia meminta seluruh layanan publik menerapkan standar pelayanan melalui konsep service level agreement (SLA) yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Masyarakat kita saat ini menuntut kecepatan pelayanan. Mereka ingin kepastian kapan pelayanan beres, secepat apa responnya, ketersediaan sistemnya bagaimana, pemulihannya seperti apa kalau ada gangguan, hingga penyelesaian pengaduan,” tandasnya.
Sementara itu, Kepala Diskominfo Kabupaten Mojokerto, Nugraha Budhi Sulistya dalam laporannya menyampaikan sejumlah langkah strategis implementasi pemerintah digital yang telah dilakukan Pemkab Mojokerto.
Beberapa program yang telah diselesaikan di antaranya penyusunan proses bisnis seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta asesmen infrastruktur jaringan fiber optic (FO) di lingkungan Pemkab Mojokerto.
“Penyusunan proses bisnis seluruh OPD di lingkup Kabupaten Mojokerto dan asesmen infrastruktur jaringan FO di lingkup Kabupaten Mojokerto telah done (dilaksanakan), sedangkan pelaksanaan Audit TIK, Aplikasi E-Teken, Aplikasi Mojocaakti, dan Jaringan Intra Pemerintah sedang berjalan,” jelasnya.
Melalui implementasi pemerintah digital ini, Pemkab Mojokerto berharap tata kelola pemerintahan semakin efektif, pelayanan kepada masyarakat semakin cepat, serta pengambilan kebijakan dapat dilakukan secara tepat berdasarkan data yang terintegrasi. [tin/but]
