Pamekasan (beritajatim.com) – Guru Besar Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura, Prof Dr Mohammad Kosim menilai ide dan gagasan soal Madura menjadi provinsi baru selalu terkendala pemerintah pusat dan pemerintah daerah di empat kabupaten di Madura.
Hal tersebut disampaikan dalam Musyawarah Tokoh Madura dan AJP Appreciatoin yang digagas Aliansi Jurnalis Pamekasan (AJP), di Ballroom Azana Style Hotel Jl Jokotole 282 Pamekasan, Jumat (19/7/2024).
“Sejauh ini ada dua problem utama yang selalu menjadi kendala soal Madura Provinsi, yakni (pemerintah) pusat dan (pemerintah) daerah,” kata Prof Dr Mohammad Kosim mengawali musyawarah tokoh Madura.
Kedua poin tersebut merupakan rekomendasi hasil beragam kajian sejak awal wacana Madura Provinsi digaungkan, termasuk hasil riset yang dilakukan oleh sejumlah Perguruan Tinggi maupun lembaga riset lainnya.
“Kendala pertama dari pemerintah pusat, beberapa di antaranya moratorium hingga soal pemekaran 5 kabupaten di Madura. Terlebih selama ini hanya ada empat kabupaten di Madura, yakni Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep,” ungkapnya.
Kendala lainnya juga akibat kurang adanya keseriusan dari pemerintah daerah di empat kabupaten di Madura. “Dalam jangka lima tahun terakhir, belum ada Pemda (di Madura) yang serius mengusahakan untuk memekarkan wilayah sebagai syarat provinsi,” jelasnya.
“Padahal berdasar kajian akademis yang dilakukan UTM (Universitas Trunojoyo Madura) Bangkalan, hasilnya menunjukkan jika Madura sudah disimpulkan kayak sebagai provinsi,” sambung guru besar yang akrab disapa Pak Kosim.
Tidak hanya itu, ia juga menegaskan jika berbagai kajian yang membahas soal wacana Madura Provinsi, secara umum hasil rekomendasi juga menunjukkan kata layak. “Kajian apapun (soal Madura Provinsi), Madura siap jadi provinsi,” tegasnya. [pin/suf]
