Surabaya (beritajatim.com) – Nama Presiden RI ke-2, Jenderal Besar TNI (Pur) Soeharto, resmi diusulkan oleh Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Jawa Timur untuk dianugerahi gelar Pahlawan Nasional.
Usulan tersebut disampaikan dalam peringatan ulang tahun ke-60 Partai Golkar tahun 2024, sebagai bentuk penghormatan atas kontribusi Soeharto dalam membesarkan partai dan membangun Indonesia.
Menanggapi usulan ini, Akademisi Universitas Airlangga (Unair), Moordiati, menyebut usulan tersebut sah secara politis, mengingat peran besar Soeharto dalam membesarkan Golkar.
“Pak Harto adalah tokoh pertama yang membawa Golkar menjadi besar. Jika usulan ini muncul dari Partai Golkar, tentu tidak ada masalah,” ungkap Moordiati, dosen Program Studi Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya, Jumat (1/11/2024).
Namun, Moordiati menilai pentingnya pertimbangan lebih luas terkait kontribusi dan dampak kepemimpinan Soeharto sebelum menyematkan gelar Pahlawan Nasional. Walaupun Soeharto dikenal dengan keberhasilannya dalam mencapai swasembada beras dan membangun infrastruktur fisik, ia menyatakan perlunya penilaian yang lebih mendalam.
“Dalam pandangan akademisi, ada berbagai nilai yang perlu diperhatikan sebelum menetapkan beliau sebagai Pahlawan Nasional. Selain jasa, perlu melihat konteks yang lebih luas tentang kontribusi dan dampak kepemimpinannya,” jelasnya.
Moordiati juga menyebutkan bahwa simbol budaya Jawa yang kental dalam kepemimpinan Soeharto perlu menjadi bahan pertimbangan, terutama apakah simbol tersebut diterima secara luas.
“Bagi sebagian orang, Pak Harto memang merepresentasikan simbol ke-Jawa-an. Dia berhasil menampilkan budaya Jawa dalam lingkup nasional, yang bisa jadi dianggap sebagai jawasentris,” katanya.
“Namun, ini menjadi pertimbangan apakah kehadiran simbol budaya itu bisa diterima secara luas dalam kerangka Pahlawan Nasional,” tambahnya.
Menurut Moordiati, kontribusi Soeharto akan lebih relevan jika dilihat sebagai “pahlawan pembangunan” ketimbang sebagai “bapak bangsa.” Ia menekankan bahwa selama 32 tahun berkuasa, Soeharto tidak pernah menempatkan anak-anaknya dalam birokrasi, menunjukkan komitmennya pada prinsip demokratis. “Pak Soeharto itu tidak pernah melanggar aturan demokratis, dan ini menjadi catatan penting bagi para pengikutnya,” ujarnya.
Sementara itu, Dosen Fakultas Ilmu Kebijakan Publik Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Alim Basa Tualeka, melihat usulan Golkar sebagai bentuk penghargaan atas kiprah Soeharto bagi partai dan negara.
“Pengusulan nama Soeharto ini bisa dilihat dari kebijakan-kebijakan Pak Soeharto yang selalu mengutamakan kebijakan negara,” ungkap Alim.
Baik Moordiati maupun Alim sepakat bahwa usulan ini akan menjadi diskusi panjang di kalangan masyarakat, akademisi, dan politisi, mengingat dampak besar Soeharto dalam sejarah Indonesia.[asg/kun]
