Bojonegoro (beritajatim.com) – Bupati Bojonegoro Setyo Wahono memimpin pembahasan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026 bersama sejumlah pejabat kepala organisasi perangkat daerah (OPD) dan camat se Kabupaten Bojonegoro di Pendopo Malowopati Bojonegoro, Selasa (25/3/2025).
Musrenbang RKPD 2026 dan FKP RPJPD 2025-2029 diawali presentasi Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Bojonegoro Achmad Gunawan. Gunawan menyampaikan agenda Musrenbang 2026 dan FKP RPJPD 2025-2029 digelar untuk menghimpun aspirasi atau harapan masyarakat terhadap tujuan, sasaran arah kebijakan, dan program pembangunan Bojonegoro.
“Juga untuk meningkatkan partisipasi dan keterlibatan berbagai pihak dalam proses penyusunan perencanaan dan anggaran pembangunan di Bojonegoro,” ujarnya.
Bappeda Bojonegoro, lanjut Gunawan, telah merekapitulasi sejumlah usulan pembangunan 2026 yang basisnya adalah hasil Musyawarah Rencana Pembangunan Desa dan Musyawarah Rencana Pembangunan Kecamatan. “Dari rekapitulasi itu, total ada 1.375 usulan. Yang lolos atau terverifikasi ada 1.298 usulan. Persentasenya 94,4 persen,” jelasnya.
Mayoritas, lanjut Gunawan, sebanyak 1.298 usulan pembangunan 2026 tersebut berkaitan dengan sektor atau kategori Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, serta Pertanian. Sementara dari pokok-pokok pikiran DPRD Bojonegoro ada 3.160 usulan. Yang lolos verifikasi 3.092. Jika dipersentase, ada di angka 97,85 persen.
“Untuk usulan pembangunan 2026 yang ditujukan ke Pemprov Jatim, ada sejumlah 324 usulan. 126 diusulkan desa/kelurahan, 186 diusulkan lembaga, dan 12 diusulkan perangkat daerah,” imbuhnya.
Sementara, Bupati Bojonegoro Setyo Wahono mengatakan, Musrenbang 2026 dan FKP RPJPD 2025-2029 merupakan formula penting untuk menelurkan kebijakan perihal pembangunan di Bojonegoro. Sejumlah usulan dari hasil Musrenbang RKPD 2026 maupun FKP RPJMD 2025-2029, merupakan “Peta Jalan” untuk mewujudkan Bojonegoro Makmur dan Membanggakan.
Sebab, dokumen-dokumen dimaksud memuat visi, misi, tujuan, dan prioritas pembangunan daerah yang merupakan janji politiknya bersama Wakil Bupati Bojonegoro Nurul Azizah sepanjang 2025-2029. “Itu sebagai bentuk kepatuhan kami terhadap prosedur birokrasi. Sekaligus komitmen kami perihal mengakomodir partisipasi publik dalam pembangunan daerah,” tegasnya.
Perihal 2025 ini, tambah Wahono, pihaknya telah merealisasikan program-programnya secara bertahap. Fokusnya pada dua lini. Yaitu, kemasyarakatan dan tata kelola pemerintahan di Bojonegoro.
Dua lini program itu, kata dia, terjawantahkan dalam delapan program quick wins. Meliputi Optimalisasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Digitalisasi, Optimalisasi Satu Data Single Window “Sapa Bupati”. Lalu, Penataan Regulasi dan Revitalisasi BUMD dengan Pembentukan dana abadi dan BRIDA (Badan Riset dan Inovasi Daerah), serta Optimalisasi Ketersediaan Air, Kesejahteraan Petani, Pendidikan Unggul, hingga Kesehatan Masyarakat.
“Ada juga Optimalisasi Lingkungan Berkelanjutan dan Pengentasan Kemiskinan. Ini dua quick wins yang juga penting,” imbuh Bupati Bojonegoro
Wabil khusus perihal Optimalisasi Pengentasan kemiskinan, Bupati Bojonegoro Setyo Wahono mengerucutkan program quick wins tersebut melalui sejumlah program taktis untuk keluarga prasejahtera. Di antaranya, bantuan kolam dalam Buis Deker untuk pemeliharaan ikan lele, bantuan ayam petelur serta pakan, obat, vitamin, dan kandangnya, bantuan bibit sayuran, bantuan pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).
Berikutnya, bantuan listrik bagi keluarga tidak mampu, bantuan air bersih, bantuan Beasiswa Makmur Membanggakan; pemberian perlindungan kesehatan bagi seluruh masyarakat; dan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan pekerja rentan.
“Program-program pengentasan kemiskinan ini didukung pemdes. Melalui pengalokasian ADD. Dan, itu sudah kami wajibkan. Agar, ada sinergi dan kolaborasi antara pemkab dan pemdes,” jelasnya.
Lebih lanjut, Bupati Bojonegoro Setyo Wahono menegaskan, secara umum, pembangunan Bojonegoro di eranya akan bersifat inklusif dan berkelanjutan. Memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi. “Hal itu untuk menjamin pembangunan yang ramah lingkungan dan mempertimbangkan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan,” jelasnya.
Adapun, untuk core pembangunan di eranya, Bupati Bojonegoro Setyo Wahono menyebut, akan berkonsentrasi pada pengembangan SDM yang berkualitas melalui pendidikan berkualitas yang merata. “Lalu, peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat, peningkatan kualitas keluarga, serta optimalisasi dan inovasi teknologi,” pungkas putra mantan Lurah Dolokgede ini.
Untuk diketahui, dalam pembahasan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026 dan Forum Komunikasi Publik Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (FKP RPJPD) 2025-2029 itu dihadiri jajaran forkopimda dan instansi-instansi vertikal Bojonegoro, Bappeda Provisinsi Jawa Timur, organisasi sosial dan keagaman, hingga BUMD dan korporasi berkaliber di Bojonegoro, serta kabupaten tetangga.
Yang istimewa, Wakil Bupati Blora Sri Setyorini, Sekda Ngawi Mokh Sodiq Triwidiyanto, dan Asisten II Pemkab Tuban juga hadir. Mereka mewakili kehadiran bupatinya masing-masing, yang diundang Bupati Bojonegoro Setyo Wahono. [lus/ted]
