Ekbis

Gapensi Jatim: Baja Impor Ancaman Produk Baja Lokal

Foto ilustrasi

Gresik (beritajatim.com) – Baja impor menjadi ancaman serius produk lokal alias program tingkat komponen dalam negeri (TKDN). Terkait dengan ini, pemerintah diminta mewaspadainya. Penegasan itu disampaikan Ketua BPD Gapensi Jatim, H Agus Gendroyono, Kamis (1/10/2020).

Menurut dia, para pengusaha jasa konstruksi menyambut gembira PP nomor 22 Tahun 2020. Khususnya rencana pemerintah meningkatkan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Karena itu, perlu mewaspadai membanjirnya produk baja dari Cina di pasar Indonesia.

“Salah satu roh dari PP adalah optimalisasi penggunaan produk dalam negeri. Semua material konstruksi nantinya harus teregistrasi dalam sistem berdasarkan spesifikasi yang dikehendaki owners,” paparnya.

Ia menjelaskan, penggunaan produk dalam negeri adalah momentum yang sangat tepat guna recovery lesunya ekonomi pasca pandemi Covid-19. Ini dibutuhkan semangat nasionalisme bersama. Di saat banjirnya produk asing di Indonesia dengan harga lebih murah daripada produksi dalam negeri.

Agus Gendroyono menambahkan, manufaktur di China mendapat banyak stimulus dari pemerintahannya. Selain tentunya tenaga kerja murah. Hal itu juga hal yang sama peru dilakukan pemerintah kepada produk baja di dalam negeri.

“Kita harus cari formula untuk mereduksi ongkos produksi dalam negeri dengan tentu saja harus ada stimulus dari pemerintah atau dalam skema lainya,” ungkap pengusaha asal Jawa Timur ini.

Sebagai contoh rendahnya harga jual baja impor dimungkinkan karena banyaknya subsidi pemerintah dari negara pengekspor. Antara lain pengalihan kode tarif barang yang berimbas kepada perbedaan bea masuk.

“Industri baja lokal memiliki kemampuan memenuhi volume dan standar kualitas yang dibutuhkan,” ujarnya.

Dengan turunnya PP nomor 22 tahun 2020 harus jadi motivator para vendor untuk memperbesar penggunaan produksi dalam negeri. Sebagai upaya pemenuhan syarat registrasi material jasa konstruksi yang segera diintegrasikan oleh Kementerian PUPR.

Bila industri baja dalam negeri mati, maka akan semakin tergantung pada impor. Pihak luar akan dengan mudah mempermainkan harga.

“Di sisi lain tenaga kerja regional akan kehilangan mata pencarian, sementara para tenaga ahli dan perusahaan industri baja kita juga akan kehilangan kesempatan menunjukkan kompetensi mereka dalam persaingan di tingkat global,” kata Agus Gendroyono.

Selain itu Agus Gendroyono mengungkap sinyalemen tentang baja impor yang dikapalkan sudah mendapat stempel SNI. Seakan-akan produk dalam negeri. Tapi kenyataannya adalah barang dari luar.

Karena itu, dirinya ngingatkan agar siapapun jangan mencuri peluang dari kesulitan melakukan pengawasan. Tanpa kejujuran semua pihak, maka upaya pemerintah menerbitkan PP ini akan sia-sia.

“Kalau dibiarkan kondisi ini tanpa ikut campur pemerintah, maka situasi yang amat dilematis akan dihadapi kita semua. Di satu sisi ekonomi dalam negeri akan lumpuh, daya beli masyarakat akan mengecil, PHK akan semakin banyak dan kita akan jadi negara konsumtif,” beber dia.

Dalam kesempatan itu, Agus Gendroyono yakin bahwa terbitnya PP nomor 22 tahun 2020 bukan hanya memudahkan badan usaha jasa konstruksi Indonesia unruk bangkit kembali setelah sekian lama terjebak dalam pandemi yang tidak menentu ini. Akan tetapi menyalakan kembali api produksi barang dan jasa di dalam negeri. [dny/but]





Apa Reaksi Anda?

Komentar