Konflik terbuka Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dengan elite Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB) tak terhindarkan. Konflik memanas setelah dibentuk Panitia Khusus (Pansus) Haji DPR RI. Pansus ini bertujuan untuk mengevaluasi manajemen tata kelola haji tahun 2024 dan harapan perbaikan manajemen haji di tahun-tahun mendatang.
Sebelum Pansus Haji DPR RI terbentuk, Tim Pengawas (Timwas) Haji 2024 dipimpin Abdul Muhaimin Iskandar, yang merupakan Ketua Umum PKB dan Wakil Ketua DPR RI, bekerja di lapangan (Makkah, Madinah, Armuzna, dan lokasi lain di Arab Saudi) selama musim haji 2024.
Kesimpulannya, ada sejumlah problem perhajian yang perlu dibedah, diklarifikasi, dan diverifikasi secara tuntas dan komprehensif oleh DPR. Caranya, dengan membentuk Pansus Haji yang bekerja dari mulai hulu hingga hilir manajemen perhajian.
Langkah DPR RI khususnya elite dan politikus PKB, dengan membentuk Pansus Haji ternyata direspons elite PBNU dengan membentuk Pansus PKB. Tujuannya, membedah dan mengevaluasi relasi PBNU dan PKB yang dinilai tak harmonis pada akhir-akhir ini.
Saling serang pernyataan di media massa dan media sosial (medsos) tentang relasi PBNU dan PKB jadi tak terhindarkan. Satu pernyataan dibalas pihak lainnya dan berulang sebaliknya dibalas dengan pernyataan pihak lainnya. Perang opini pun tak terhindarkan dan menghiasai semua platform media massa nasional.
Maklum, NU dan PKB dua organisasi besar di Indonesia, kendati memiliki ‘jenis kelamin’ tak sama: NU ormas Islam yang bergerak di tataran massa akar rumput untuk memberikan pencerahan, pemahaman, dan penguatan Islam Ahlussunnah Wal Jamaah (Aswaja). Ormas ini didirikan KH Hasyim Asy’ari pada 31 Januari 1926 di Kota Surabaya.
Sementara PKB adalah organisasi partai politik (parpol), yang khittahnya adalah merebut, mengelola, dan mempertahankan kekuasaan politik praktis. Partai ini dideklarasikan sejumlah kiai NU pada 1998, beberapa bulan setelah Reformasi ’98 dan basis pendukungnya mayoritas kalangan komunitas Islam Tradisional (NU). Basis massa pendukung terbesar partai ini berada di Jawa Timur (Jatim) dan Jawa Tengah (Jateng): Dua provinsi yang secara historis memang menjadi basis terkuat Partai NU di Pemilu 1955.
Maka publik pun dibuat terhentak dengan konflik elite PBNU versus PKB yang makin mengeras. Arah konflik bukan justru mengendur dan mendingin. Justru makin menghangat dan panas.
Yang terbaru, elite PKB membawa persoalan ini ke ranah hukum. Sejumlah pengurus PKB di tingkat DPP dan beberapa DPW (Provinsi) mengadukan Lukman Edy, mantan Sekjen DPP PKB, ke Polri. Lukman Edy, politikus PKB asal Provinsi Riau dan alumni Universitas Brawijaya (UB) Malang, diadukan ke polisi. Dia dinilai mencemarkan nama baik PKB dan Ketua Umum-nya Muhaimin Iskandar (Cak Imin).
Salah satu poin yang mesti dicermati dari konflik elite PBNU versus PKB yang makin memanas adalah bagaimana efek domino konflik ini terhadap Pemilihan Umum Gubernur (Pilgub) Jatim pada 27 Nopember 2024?
PKB adalah partai pemenang Pemilihan Umum Legislatif (Pileg) di Jatim. Partai ini merengkuh 27 kursi DPRD Jatim. Bahkan, mereka bisa mengusung sendiri kandidat gubernur dan wakil gubernur Jatim secara mandiri. Tanpa berkoalisi dan bersinergi dengan partai lain.
Sekalipun sempat muncul wacana di media bahwa PKB membuka peluang koalisi dengan PDIP dan partai lain, ekspektasi politik merajut koalisi politik belum bisa diwujudkan. Elite PKB, terutama di level DPP dan DPW Jatim khususnya, dihadapkan pada persoalan konflik yang makin meruncing dengan para elite PBNU.
Perspektif teori domino (domino theory) di ranah politik muncul di dekade 1950-an dan 1980-an. Pandangan teori ini mengatakan bahwa sekiranya sebuah peristiwa (politik) itu muncul, maka kejadian politik tersebut besar peluang bakal mempengaruhi peristiwa (politik) lain yang berdekatan dalam rantaunya dan akan terjerumus laksana domino-domino yang berjatuhan.
PBNU dan DPP PKB adalah dua entitas yang secara historis-politis, kultural, sosiologis, dan psikologis dekat. Sekalipun keduanya berada di ranah berbeda, PKB jadi wahana politik praktis komunitas Islam Tradisional di Indonesia pasca-Reformasi 1998. Sedang NU melalui elite-elitenya yang mendesain, membidani, melahirkan, dan membantu pertumbuhan PKB di lanskap politik Indonesia kontemporer.
Pilgub Jatim 2024
Salah satu agenda politik penting di akhir 2024 adalah Pilgub Jatim dan pilgub di provinsi-provinsi lain di Indonesia. Tulisan ini coba mengulas tentang efek domino konflik PBNU vs PKB yang makin memanas dalam relasinya dengan Pilgub Jatim, khususnya peluang kandidat yang muncul di kontestasi.
Secara faktual, PKB belum memutuskan siapa kandidat gubernur dan wagub yang didukung dan diusung. Ada dua nama yang muncul: Abdul Halim Iskandar (Ketua PKB Jatim) dan KH Marzuki Mustamar (mantan Ketua PWNU Jatim dan pemangku Pondok Sabilul Rosyad Kota Malang).
Partai ini secara mandiri bisa mengusung kandidat gubernur dan wagub Jatim tanpa jalinan koalisi dengan partai lain. Akankah PKB bakal menempuh jalan politik mandiri mengusung kandidatnya di kontestasi politik tersebut?
PKB saat ini tengah menghadapi realitas politik tak mudah terkait dengan Pilgub Jatim 2024. Problem pertama berhubungan dengan tak adanya kader tulen partai ini yang memiliki kans politik besar memenangkan pilgub. Hal itu merujuk pada data survei elektabilitas politik banyak lembaga survei kredibel.
Kandidat petahana, Khofifah Indar Parawansa dan Emil E Dardak, tetap menempati ranking teratas elektabilitasnya. Butuh tempo tak pendek mendongkrak elektabilitas politik figur kandidat lain untuk bisa mengimbangi elektabilitas Khofifah-Emil Dardak.
Tempo tiga bulan dinilai tak cukup memadai untuk mendongkrak dan menderek elektabilitas politik kandidat yang diusung PKB. Partai ini telah mencatatkan track record tiga kekalahan di kontestasi Pilgub Jatim secara langsung dan beruntun: Tahun 2008, 2013, dan 2018.
Jejak historis hasil kontestasi politik ini, secara langsung maupun tak langsung, memberikan efek psiko-politik kepada elite partai ini dan khususnya kandidat mereka, untuk meraih hasil maksimal dan memenangkan Pilgub Jatim 2024.
Problem kedua berkaitan dengan relasi personal dan politik antara elite PBNU dan DPP PKB yang tak smooth menjelang Pilgub Jatim 2024. Ini jadi beban politik tak ringan bagi elite dan kandidat PKB di pilgub. Sekalipun kontestasi politik via demokrasi elektoral lebih ditentukan kapasitas, kapabilitas, dan elektabilitas figur kandidat dibanding organisasi penyokong.
Namun demikian, keberadaan organisasi pengusung dan pendukung tak bisa dinafikan. Komponen ini tetap penting. Terlebih pada struktur masyarakat paternalistik yang menempatkan elite (Baca: tokoh agama) sebagai panutan dan referensi dalam menentukan pilihan politik.
Kita tak menghilangkan faktor kepentingan politik pragmatis bisa saja menentukan dan menjadi faktor utama konstituen menentukan pilihan politiknya. Namun, organisasi pengusung dan pendukung adalah komponen yang tak mungkin diabaikan dalam kontestasi demokrasi elektoral.
Pandangan politik ini setidaknya tergambarkan dari hasil riil Pilpres 2024 di Jatim. Di mana duet Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menang atas Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar serta Ganjar Pranowo dan Mahfud MD di daerah pemilihan (Dapil) Jatim.
Dari ketiga pasangan kandidat di atas, Muhaimin Iskandar yang punya relasi dan keterkaitan paling dekat dengan Jatim dalam perspektif politik, kultural, psikologis, dan sosiologis.
Nyatanya suara Anies dan Cak Imin kalah jauh dibanding Prabowo dan Gibran di Jatim pada Pilpres 2024. Padahal, Cak Imin adalah top leader, eksekutif tertinggi, dan simbol PKB: Partai yang memiliki relasi sosial, kultural, dan politik paling dekat dengan Jatim.
Dua problem politik pelik itu tengah dihadapi elite PKB menghadapi Pilgub Jatim. Ruang politik yang relatif sempit untuk mengambil keputusan terkait kandidat yang diusung dan didukung, mengingat posisi politik kandidat petahana yang leading di survei dan tampaknya sulit dipatahkan.
Poin kedua, relasi elite PKB dan PBNU akhir-akhir ini yang konfliktual menambah masalah bagi elite PKB itu sendiri. Sebab, pemilih Islam Tradisional (NU) adalah kekuatan besar di Jatim dan itu sudah terbukti di banyak agenda kontestasi politik.
Pada sisi lain, agenda seperti pilgub lebih dipandang merepresentasikan ekspektasi dan kepentingan politik si kandidat dan sebagian elite partai pengusung dan pendukung. Bukan kepentingan politik mayoritas elite partai bersangkutan seperti di pileg. Apalagi energi dan sumber daya partai, seperti logistik dan finansial, telah terkuras banyak saat Pileg dan Pilpres 2024.
Ainur Rohim (Direktur Utama dan Penanggung Jawab beritajatim.com)
