Gresik (beritajatim.com) – Ratusan warga yang tergabung dalam Forum Warga Gresik menggelar aksi damai di depan Kantor DPRD Kabupaten Gresik, Rabu (24/6/2026). Aksi ini menjadi sorotan karena melibatkan beragam elemen masyarakat, mulai dari relawan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), wali murid, petani, peternak, nelayan, hingga pelaku UMKM.
Massa secara tegas menyuarakan dukungan terhadap keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto. Mereka menilai program tersebut bukan hanya soal bantuan makanan, tetapi sudah menjadi penopang gizi anak sekolah sekaligus penggerak ekonomi masyarakat kecil.
Salah satu peserta aksi, Rahayu (40), yang merupakan wali murid, mengaku merasakan langsung manfaat program tersebut bagi anak-anak sekolah.
“Saya sebagai wali murid sangat mendukung sekali MBG. Anak-anak juga senang karena yang biasanya tidak sarapan pagi bisa mendapatkan makanan bergizi di sekolah,” ujarnya.
Namun, ia juga menyoroti dampak yang terjadi setelah adanya penghentian sementara program tersebut dalam beberapa pekan terakhir. Menurutnya, efeknya tidak hanya dirasakan siswa, tetapi juga para pelaku rantai pasok pangan.
Ia menyebutkan bahwa petani, peternak, dan nelayan ikut terdampak karena permintaan bahan pangan menurun. “Dulu omzet para pemasok naik karena kebutuhan bahan pokok untuk MBG cukup besar. Sekarang banyak yang terdampak karena hasil produksi mereka tidak terserap maksimal,” tambahnya.
Aksi tersebut diterima langsung oleh pimpinan DPRD Gresik. Wakil Ketua DPRD Gresik, Lutfi Dhawam, menyatakan bahwa pihaknya telah menerima seluruh aspirasi yang disampaikan massa aksi.
Ia menambahkan, terdapat tujuh poin tuntutan yang akan diteruskan ke DPR RI untuk kemudian dibahas bersama pemerintah pusat. “Secara garis besar mereka meminta agar program MBG dilanjutkan. Sebagian besar yang hadir merupakan warga yang terdampak langsung,” imbuhnya.
Sementara itu, Anggota Fraksi Gerindra DPRD Gresik, Muhammad Kurdi, menegaskan bahwa jika terdapat masalah dalam pelaksanaan program, maka yang harus dibenahi adalah penyimpangan, bukan menghentikan programnya. “Kalau ada hal-hal yang koruptif, itu yang harus dievaluasi total. Korupsinya yang harus dibasmi, bukan programnya yang dihentikan,” pungkasnya. (dny/kun)
