Jember (beritajatim.com)- Dua wakil perguruan tinggi yang diundang dalam acara diskusi membahas isu Makan Bergizi Gratis (MBG), di Shata Space and Studio, Kabupaten Jember, Jawa Timur, Rabu (24/6/2026) sore, menolak menandatangani pakta integritas yang disodorkan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI_.
Dewan Pimpinan Cabang GMNI Jember sebenarnya mengundang tiga perguruan tinggi, yakni Universitas Jember, Universitas PGRI Argopuro, dan Politeknik Negeri Jember untuk hadir dalam acara diskusi tersebut. Namun hanya dua nama yang disebutkan awal yang hadir.
Dalam kesempatan itu, GMNI meminta perwakilan dari Unej dan Unipar untuk menandatangani pakta integritas yang berisi tiga butir komitmen.
Pertama, komitmen untuk menolak pembangunan SPPG di lingkungan perguruan tinggi, karena dinilai berpotensi menggeser fungsi utama perguruan tinggi sebagai ruang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat..
Kedua, komitmen untuk menyusun kajian akademik secara komprehensif terhadap setiap rencana pembangunan di lingkungan perguruan tinggi untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil selaras dengan fungsi, kebutuhan, dan kepentingan akademik perguruan tinggi.
Ketuga, komitmen untuk menjaga independensi dan otonomi perguruan tinggi dalam setiap proses pengambilan kebijakan, serta memastikan bahwa pelaksanaan kebijakan pemerintah di lingkungan kampus tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip akademik.
Wakil Rektor Universitas Jember Bambang Kuswandi dan Fauzan Adhim, pengurus Inkubator Bisnis Unipar Jember, menolak menandatanganinya.
Menurut Bambang, sebenarnya program MBG berpeluang menjadi sumber pemasukan, menyusul perubahan status perguruan tinggi menjadi badan layanan umum dan belakangan didorong menjadi Perguruan Tinggi Negeri-Badan Hukum.
Namun Universitas Jember tidak terburu-buru ikut mendirikan SPPG. “Belum ada penugasan,” kata Bambang.
Bambang sendiri lebih sepakat jika pengelolaan MBG langsung diserahkan ke dapur-dapur sekolah dan tidak semua siswa mendapat sajian makanan gratis. “Jika kita mempelajari di India dan Venezuela, tidak semua dikasih. Yang sukses menurunkan stunting baru Venezuela,” katanya.
Sementara itu Fauzan Adhim memandang perlu ada kajian lebih serius terhadap kemungkinan perguruan tinggi mengelola SPPG. “Urgensinya apa. Jangan sampai itu hanya dijadikan nilai tawar politik. Jangan sampai wacana itu hendak dijadikan alat tawar politik,” katanya.
Unipar sebagai lembaga pendidikan tinggi sama sekali tidak mengelola SPPG. Menurut Fauzan, pengelolaan SPPG dilakukan Perkumpulan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi Persatuan Guru Republik Indonesia (PPLP PT PGRI) sebagai lembaga yang menaungi Unipar.
Terletak di Kampus II Unipar, dapur itu kemudian dikenal dengan nama SPPG Unipar. “Kalau secara resmi, namanya bukan SPPG Unipar tapi SPPG PPLP PT PGRI itu. Cuma di-branding mobil MBG pakai nama SPPG Unipar,” kata Fauzan.
Unipar sendiri tidak terlibat secara kelembagaan formal. Hanya ada seorang dosen yang ditunjuk secara personal untuk mengawasi operasional SPPG tersebut.
Ketua Dewan Pimpinan Cabang GMNI Jember Abdul Aziz Al Fajri kecewa dengan tidak ditandatanganinya pakta integritas itu. “Dengan tidak ditandatanganinya komitmen bersama yang kami sodorkan, kami jadi ragu terhadap marwah atau independensi perguruan tinggi,” katanya. [wir/aje]
