Surabaya (beritajatim.com) – Rencana Pemkot Surabaya meminjam Rp452 miliar dengan estimasi bunga mencapai Rp503 miliar memicu desakan DPRD untuk menghadirkan Direksi Bank Jatim dalam rapat pembahasan.
Juru bicara Fraksi Demokrat–PPP–NasDem, Imam Syafi’i, menegaskan hal ini demi memastikan transparansi dan kepastian akad pinjaman.
“Pada dasarnya kami sepakat terhadap nota keuangan yang disampaikan Wali Kota Surabaya terkait Raperda Perubahan APBD 2025. Namun, ada beberapa catatan yang perlu kami sampaikan,” ujar Imam saat Paripurna Pemandangan Umum Fraksi terhadap Raperda Perubahan APBD 2025, Kamis (14/8/2025)
Fraksinya menilai pembahasan bersama Direksi Bank Jatim sangat penting agar semua pihak memahami detail teknis pinjaman. Mulai dari waktu pencairan, besaran bunga, hingga skema pembayaran harus dibuka secara jelas di hadapan Badan Anggaran DPRD.
“Kami tidak ingin pinjaman belum cair, tetapi kontrak pekerjaan yang dibiayai sudah berjalan. Atau sebaliknya, pinjaman cair tapi kontraknya belum siap,” tegas Imam.
Imam juga mempertanyakan kepastian suku bunga pinjaman yang diklaim Pemkot berada di kisaran 5–11 persen. Menurutnya, jangan sampai justru lebih tinggi, bahkan bisa mencapai 14 persen seperti yang dikhawatirkan beberapa pihak.
“Kami berterima kasih kepada pimpinan DPRD Surabaya yang memberikan ruang diskusi intens antara Tim Anggaran DPRD dan TAPD Pemkot sebelum menyetujui pinjaman setengah triliun rupiah ini, bahkan dengan menghadirkan ahli hukum dari Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan. Ini adalah bentuk kehati-hatian kami,” ujarnya.
Di luar isu pinjaman, Imam mengapresiasi langkah Wali Kota yang mengembalikan anggaran bedah rumah Rp16 miliar yang sempat dipangkas. Dana itu setara untuk membiayai 457 unit rumah layak huni.
Fraksi Demokrat–PPP–NasDem juga menyebutkan proyek pelebaran Jalan Wiyung yang mendapat alokasi Rp130 miliar dari rencana pinjaman. Imam memastikan proyek ini akan dikawal agar selesai sebelum akhir tahun.
Mengakhiri pandangan fraksinya, Imam mengutip kaidah usul fiqh yang menegaskan setiap kebijakan pemimpin harus untuk kemaslahatan rakyat. Dia menyelipkan gurauan politis menjelang HUT ke-80 RI.
“Semoga kita semua betul-betul merdeka, dan kebijakan yang kita ambil benar-benar untuk kemaslahatan masyarakat Kota Surabaya,” pungkas Imam.[asg/ted]
