Surabaya (beritajatim.com) – Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur Cahyo Harjo Prakoso mengingatkan pemerintah daerah untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi cuaca ekstrem menjelang Lebaran. Ia meminta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) memperkuat sistem mitigasi bencana di berbagai wilayah Jawa Timur.
“Mitigasi bencana harus terstruktur, komprehensif dan berbasis peta rawan bencana, terutama menghadapi potensi cuaca ekstrem,” kata Cahyo, Jumat (13/3/2026).
Menurutnya, langkah tersebut penting agar pemerintah daerah memiliki kesiapan menghadapi berbagai potensi bencana yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Upaya penanggulangan juga harus berorientasi pada perlindungan keselamatan masyarakat.
“Upaya ini harus selaras dengan prinsip perlindungan kehidupan dan tanggung jawab negara menjaga keselamatan masyarakat,” ujarnya.
Cahyo juga menilai keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran di BPBD perlu diatasi melalui penguatan kolaborasi lintas sektor. Kerja sama tersebut diharapkan mampu memperluas edukasi kebencanaan hingga ke berbagai lapisan masyarakat.
“BPBD memang memiliki keterbatasan SDM dan anggaran. Karena itu perlu kolaborasi lintas sektor untuk memperkuat edukasi kebencanaan,” ucap Ketua DPC Gerindra Surabaya ini.
Ia menyebut kolaborasi dapat melibatkan organisasi masyarakat, dunia usaha, hingga kalangan akademisi. Selain itu, koordinasi dengan organisasi perangkat daerah juga dinilai penting untuk memperluas jangkauan program mitigasi.
“Dinas Pendidikan bisa dilibatkan untuk memberikan pelatihan tanggap bencana kepada pelajar. Kita juga perlu melibatkan Dinas Sosial dan DP3A untuk memberikan edukasi kepada kelompok masyarakat rentan,” jelasnya.
Di sisi lain, DPRD Jawa Timur juga mendorong BPBD menyusun basis data kebencanaan yang terintegrasi. Data tersebut diharapkan mampu memetakan potensi risiko bencana di berbagai wilayah Jawa Timur.
Cahyo menilai peta rawan bencana menjadi instrumen penting dalam upaya mitigasi jangka panjang. Dengan data tersebut, pemerintah dapat melakukan antisipasi lebih awal terhadap potensi bencana.
“BPBD perlu memiliki peta rawan bencana yang akurat untuk memprediksi wilayah berpotensi terdampak,” ujarnya.
Ia mengatakan peta tersebut dapat membantu memprediksi potensi banjir, gempa bumi hingga bencana hidrometeorologi lainnya sehingga pemerintah tidak terlambat menyiapkan langkah mitigasi.
“Meski bencana tidak bisa diprediksi waktunya, setidaknya kita tidak kaget karena sudah ada mitigasi awal,” katanya.
Perhatian lain juga diarahkan pada keselamatan masyarakat pesisir, khususnya nelayan yang berisiko terdampak gelombang tinggi saat cuaca ekstrem. Karena itu DPRD Jawa Timur meminta sistem peringatan dini dapat dimanfaatkan secara optimal.
Menurut Cahyo, alat Early Warning System (EWS) yang telah disediakan pemerintah provinsi harus dipastikan berfungsi dengan baik. Pengoperasian alat tersebut juga perlu didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten.
“Alat EWS harus dipastikan berjalan dengan baik dan didukung SDM yang mampu mengoperasikannya,” ucapnya.
Ia menambahkan jumlah nelayan di Jawa Timur cukup besar dan memiliki risiko tinggi terhadap cuaca buruk di laut. Oleh karena itu, edukasi tanggap darurat bagi masyarakat pesisir juga perlu diperkuat.
“Nelayan jumlahnya banyak dan berisiko tinggi, sehingga pendidikan tanggap darurat menjadi sangat penting,” pungkasnya. [asg/beq]
