Jember (beritajatim.com) – Komisi B DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, menilai, mahalnya harga beras di pasaran tak lepas dari dari dampak konversi lahan pertanian menjadi bangunan.
Ketua Komisi B Siswono mengatakan, kenaikan harga beras rutin terjadi. “Tapi ini terbalik, saat panen raya biasanya harga stabil dan cenderung turun. Untuk tahun 2024 awal, pasca pemilu, harga beras melambung di luar kendali pemerintah,” katanya, Senin (18/3/2024).
Siswono mengatakan, mahalnya harga beras tak hanya karena faktor permainan pedagang, namun juga diakibatkan persoalan konversi lahan pertanian. “Lahan pertanian semakin menyempit karena digerus kepentingan pengembang perumahan. Ini mungkin mengurangi produktivitas pertanian. Ketika barang langka, harga melambung. Ini hukum alam,” jelasnya.
Siswono menuding kenaikan harga beras ini tak lepas dari kegagalan Pemerintah Kabupaten Jember menjaga luas areal lahan pertanian, yang seharusnya bisa dilakukan jika Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah (Perda RTRW) disahkan.
Perda RTRW ini menjadi pekerjaan rumah Pemkab Jember pada masa pemerintahan Bupati Faida dan Hendy Siswanto. Perda RTRW Jember terakhir disahkan pada 2015, dalam masa pemerintahan Bupati MZA Djalal. “Masyarakat berharap kepada Pak Hendy agar RTRW jadi perda,” kata Siswono.
Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebnunan Jember sempat melansir produksi padi tahun lalu mencapai 1.007.196,84 ton. Ini lebih baik daripada produksi padi pada 2022 yang mencapai 983.663 ton.
Siswono tidak percaya dengan klaim Dinas TPHP ini. “Seolah-olah Dinas mampu mengedukasi petani dan ini sebuah prestasi luar biasa. Tapi faktanya, harga beras melambung jauh. Saya ragu dengan klaim itu. Kalau benar, setidaknya harga beras di Jember terkendali dengan stok yang ada,” katanya.
Siswono mengingatkan, produksi padi berpotensi turun justru karena banyaknya lahan pertanian yang berubah menjadi perumahan. “Kita melihat kasat mata di kawasan selatan, perkembangan perumahan meluas. Juga di sektor timur, barat, utara. Mari kita uji secara jujur peta wilayah masing-masing per kecamatan,” katanya. [wir]
