Surabaya (beritajatim.com) — Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Hari Yulianto, menegaskan pentingnya pengawasan ketat terhadap jalannya Sekolah Rakyat agar tidak disalahgunakan.
Dia menegaskan bahwa niat mulia program ini harus dijaga melalui seleksi peserta yang tepat dan implementasi yang konsisten dengan tujuan awal.
“Kami akan mengawal penuh pelaksanaannya dan jangan sampai ada penyimpangan,” tegas Hari Yulianto di Surabaya, Rabu (16/7/2025).
Sebagai informasi, dari total 63 Sekolah Rakyat secara nasional, sebanyak 19 akan dibuka di Jawa Timur dalam tahun ajaran 2025/2026. Pada tahap pertama (1A), sebanyak 12 sekolah telah resmi memulai Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) sejak 14 Juli lalu, melibatkan 1.183 siswa dari berbagai daerah.
Pelaksanaan tahap awal ini turut didukung oleh 12 kepala sekolah, 175 guru, dan sekitar 137 tenaga kependidikan.
Program ini mencakup jenjang pendidikan dari SD, SMP, hingga SMA dengan total 48 rombongan belajar (rombel), tersebar di kota/kabupaten seperti Batu, Malang, Lamongan, Banyuwangi, Pasuruan, dan Surabaya.
Sementara itu, tujuh sekolah tambahan yang termasuk dalam tahap kedua (1B) dijadwalkan mulai operasional pada akhir Juli 2025. Jika semua berjalan sesuai rencana, maka total 1.225 anak dari keluarga berpenghasilan terendah (desil 1 dan 2 dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) akan memperoleh layanan pendidikan yang layak.
Hari menekankan bahwa sasaran utama Sekolah Rakyat adalah anak-anak dari kelompok paling miskin, terutama yang putus sekolah, tidak terdaftar dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik), dan anak-anak yang selama ini hidup di jalanan.
“Fokus utama dari Sekolah Rakyat adalah kelompok paling miskin dalam DTSEN, terutama yang putus sekolah dan tidak tercatat dalam Dapodik,” jelas pria yang akrab disapa Hari Keceng ini.
Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa pelaksanaan program harus selektif dan tidak dilakukan secara sembarangan. Ia meminta semua pihak terlibat memastikan peserta Sekolah Rakyat benar-benar berasal dari kelompok yang belum tersentuh pendidikan formal.
“Pelaksanaan di lapangan harus selektif dan tepat sasaran. Harus benar-benar yang belum tersentuh pendidikan formal. Ini perlu dicermati semuanya. Jangan sampai asal-asalan dalam pelaksanaannya,” lanjutnya.
Hari juga menyebut pentingnya pengawasan berkala dari semua pihak, baik pemerintah pusat maupun daerah, agar pelaksanaan Sekolah Rakyat selaras dengan misi membangun generasi muda yang cakap dan berkarakter.
“Pendidikan yang diberikan harus mampu membentuk karakter dan membekali siswa dengan wawasan serta keterampilan yang relevan dengan tantangan masa depan. Pastikan program ini dijalankan sesuai amanah. Semua pihak, baik pusat maupun daerah, harus terlibat dan berkomitmen. Ini adalah investasi masa depan bangsa,” tandas Plt Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sidoarjo tersebut.[asg/ted]
