Surabaya (beritajatim.com) – Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur, Dr. Sri Untari Bisowarno mendesak pemerintah provinsi mempercepat penanganan anak zero dose atau anak yang belum pernah menerima imunisasi dasar. Menurut dia, persoalan ini bukan hanya soal kesehatan, tetapi juga menyangkut masa depan generasi dan ketahanan sosial Jawa Timur.
“Saya prihatin. Jawa Timur ini provinsi besar dengan penduduk nomor dua terbesar di Indonesia. Tapi kita masih dihadapkan pada kenyataan bahwa ribuan anak belum tersentuh imunisasi dasar. Ini sangat berbahaya bagi masa depan mereka dan ketahanan kesehatan masyarakat kita,” ujar Sri Untari, Kamis (23/10/2025).
Dia menyebut, berdasarkan data terbaru, terdapat sekitar 108 ribu anak di Jawa Timur yang belum pernah mendapatkan imunisasi dasar lengkap atau masuk kategori zero dose. Bahkan, sekitar 80 ribu anak lainnya berisiko menyusul dalam waktu dekat jika tidak segera dilakukan intervensi.
Untuk mengatasi hal itu, politisi PDI Perjuangan tersebut menggagas strategi “menembus batas” yang mencakup tiga aspek utama yakni, geografis, struktural-data, dan sosial-kultural. Menurut dia, tantangan utama bukan hanya soal logistik, tetapi juga menyangkut cara pandang dan pemahaman masyarakat terhadap imunisasi.
“Saya menemukan langsung di lapangan bahwa tantangan kita bukan hanya soal medan, tapi juga mindset warga. Di wilayah kepulauan seperti Sumenep, atau di daerah pegunungan, masih banyak orang tua yang menolak imunisasi karena alasan tradisi, ketakutan, atau minimnya informasi,” kata dia.
Sri Untari mendorong agar Pemprov Jatim segera membangun peta mikro berbasis posyandu dengan sistem database real-time yang terintegrasi lintas wilayah. Dia menegaskan, setiap posyandu harus aktif, memiliki data valid, dan tenaga kesehatan yang kompeten agar tidak ada satu pun anak yang terlewat dalam pendataan imunisasi.
“Kita butuh database yang terkoneksi antarposyandu se-Jatim. Posyandu harus imbang aktif, datanya valid, dan petugasnya kompeten. Kalau ada desa atau kelurahan yang belum punya posyandu, maka harus difasilitasi pembentukannya,” jelas dia.
Selain itu, Sri Untari menilai perlunya intervensi anggaran berbasis data. Komisi E DPRD Jatim kini tengah meninjau alokasi dana di Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial agar lebih tepat sasaran, terutama di wilayah dengan angka zero dose tertinggi.
“Kami pastikan anggaran digunakan secara efektif. Bantuan dari provinsi akan diarahkan ke wilayah yang paling membutuhkan, supaya program imunisasi benar-benar tepat sasaran,” ujar dia. [asg/beq]
