Jember (beritajatim.com) – Aksi massa menentang kenaikan pajak bumi dan bangunan (PBB) di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, tak lepas dari kebijakan fiskal pemerintah pusat yang mengabaikan prinsip otonomi daerah.
Demikian disampaikan Muhammad Iqbal, doktor ilmu komunikasi politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, di Kabupaten Jember, Jawa Timur, Sabtu (16/8/2025).
“Ujung pangkal semua ini sejatinya berasal dari kebijakan efisiensi anggaran pusat yang mereduksi keotonomian daerah. Politik pemangkasan anggaran berujung jadi kepanikan dan kesulitan daerah melangsungkan pembangunan,” kata Iqbal.
Menurut Iqbal, politik kebijakan anggaran untuk 2026 makin menciutkan ruang fiskal keuangan daerah. “Ini memicu kepanikan sporadis daerah yang gagap dan gagal menerjemahkan spirit keotonomiannya,” katanya.
“Alih-alih memprotes pusat, daerah malah taken for granted memilih jalankan kebijakan pusat dengan korbankan nasib dan impitan beban warganya sendiri. Maka, pecahlah rasa frustasi menjadi revolusi sosial rakyat Pati,” tambah Iqbal.
Iqbal mengingatkan, perisriwa aksi massa di Kabupaten Pati, Jawa Tengah bisa memicu resonansi sporadis amuk dan muak warga daerah lain, ketika spektrum kebijakan tanpa rasa keadilan berada di frekuensi yang sama.
“Prinsip utama kebijakan publik sejatinya adalah keberpihakan pada kepentingan publik. Maka, mulai tahapan formulasi kebijakan, semestinya melibatkan partisipasi publik buat merumuskan substansi dan prosedur kebijakan atau substantive and procedural policies,” katanya.
Menurut Iqbal, distribusi dan redistribusi kebijakan publik wajib dikedepankan. “Bila redistribusi hasil kebijakan tidak menciptakan keadilan bagi publik, sangat mungkin bisa memicu gejolak bahkan konflik sosial,” katanya.
“Kasus Pati adalah contoh buruk kebijakan publik yang tak berpihak pada publik. Kebijakan Bupati Pati menaikkan tarif PBB jelas nir-empati. Amuk dan muak warga Pati adalah akumulasi dari sekian banyak kebijakan yang sarat arogansi dan kecongkakan bupati dan birokrasi,” kata Iqbal.
Iqbal juga menyoroti buruknya cara Bupati Sudewo berkomunikasi. Pernyataan yang menantang rencana aksi menolak kenaikan pajak bumi dan bangunan, menurutnya, jadi bahan bakar yang memicu kemarahan dan kemuakan atas kebijakan tersebut.
Sebenarnya, lanjut Iqbal, rakyat sudah terbiasa dan terlalu sabar menahan beban derita keseharian mereka. “Bila pemerintah pusat dan daerah konsisten dan berkomitmen menunaikan janji politik dan sumpah jabatan untuk mengurangi beban itu, eskalasi kemarahan dan kemuakan tentu bisa tidak terjadi,” katanya.
“Sebaliknya, bila kebijakan pusat dan daerah malah memamerkan pemberian kemewahan fasilitas untuk lingkaran kekuasaan, maka bisa memicu kemuakan dan kemarahan sosial atas tontonan ketidakadilan penuh gambar buram, ibarat cerita dan animasi tanpa keindahan seni. Ujung-ujungnya resistensi masyarakat bakal tinggi,” kata Iqbal.
Iqbal khawatir eskalasi perlawanan masyarakat makin memuncak, bila nanti postur dan struktur baru teritorial militer dalam skala besar mulai beroperasi di ranah sipil dan sektor publik. “Nasib keadilan dan kesetaraan serta kebebasan dalam prinsip demokrasi rentan terancam oleh ambisi timokrasi atau penguatan kekuasaan politik atas dasar penghormatan pada kewibawaan militeristik,” katanya.
Dalam hal ini, Iqbal menyebut peristiwa aksi massa Pati sebagai momentum bagi kelompok akademik dan masyarakat sipil, untuk duduk bersama pemerintah pusat dan daerah mencegah revolusi sosial.
“Perayaan 80 tahun Indonesia merdeka seharusnya jadi momentum kesadaran bersama, sudahkah keadilan dan kebijakan yang kedepankan kepentingan publik lebih utama ketimbang kepentingan lingkar kuasa politik,” kata Iqbal. [wir]
