Jember (beritajatim.com) – Muhammad Iqbal, doktor ilmu komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, menyampaikan penolakan terhadap wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) tidak langsung di hadapan Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto dan Bupati Jember Muhammad Fawait.
Iqbal menyampaikan penolakan itu saat berbicara sebagai narasumber dalam acara bedah buku Babad Alas karya Bima Arya, di kampus FISIP Universitas Jember, Kabupaten Jember, Jawa Timur, Jumat (13/2/2026). Bupati Fawait juga hadir dalam acara tersebut bersama anggota Komisi II DPR RI dari Partai Kebangkitan Bangsa Muhammad Khozin.
Iqbal menyebut wacana pilkada tidak langsung sebagai upaya untuk membelokkan arah reformasi, terutama mencoba mengelabui rakyat dengan retorika kosong untuk memberikan hak memilih kepala daerah kepada perwakilan di parlemen.
“Mungkin perlu diingatkan kembali bahwa kedaulatan rakyat itu tidak bisa dihentikan dan dipertukarkan. Kedaulatan milik rakyat. Wakil rakyat tidak mengurusi kedaulatan, tapi menjalankan tugas untuk memenuhi aspirasi kepentingan rakyat,” kata Iqbal.
Menurut Iqbal, kedaulatan rakyat tidak bisa diwakilkan. “Ketika kedaulatan itu dirampas, hak untuk memilih itu hilang, maka tidak akan ada lagi kedaulatan,” katanya.
Iqbal menyebut kunci perbaikan demokrasi justru ada pada partai politik, sebagaimana telah ditulis Bima Arya dalam Babad Alas. “Buku ini sudah menyinggung, yang paling penting adalah perubahan sistem rekrutmen di partai politik dan termasuk pembenahannya,” katanya.
Di halaman 166, Bima menyebut, perlunya koreksi mendasar pada dua hal terkait lemahnya kapasitas kepemimpinan kepala daerah di Indonesia.
Pertama, adalah tentang cara memilih pemimpin. Mahalnya kontestasi politik dan maraknya politik uang ditengarai menjadi salah satu penyebab tingginya korupsi dan lemahnya kapasitas kepemimpinan kepala daerah.
Kedua, adalah cara memunculkan pemimpin. “Kita perlu memperbaiki jalur utama dan rekrutmen pengaderan politik, yaitu partai politik. Sistem kaderisasi internal partai yang kokoh dan melembaga akan memunculkan politisi partai dengan kapasitas kepemimpinan yang bisa menjawab tantangan zaman,” kata Iqbal mengutip buku Babad Alas.
Iqbal membantah pernyataan Muhammad Khozin dalam forum itu yang menyampaikan sikap Partai Kebangkitan Bangsa, dalam mendukung pemilihan kepala daerah melalui parlemen. Salah satu alasannya adalah biaya politik tinggi bernama politik uang.
“Wong sekarang saja yang punya uang belum tentu menang, apalagi yang enggak punya uang. Semakin sulitlah untuk menang,” kata Khozin.
Khozin menyebut berpolitik dengan menjual gagasan hanya cocok untuk masyarakat kota metropolitan. “Tapi kalau di Jember, patron keagamaannya kuat. Dalil hadis ayatnya saya keluarkan untuk melawan money politics. Apa jawabannya? ‘Kalau enggak punya uang, Gus, ngapain nyaleg Gus?’ Itu fakta di lapangan,” katanya.
Khozin kemudian bercerita soal pengalamannya mengikuti pemilihan umum legislatif pada 2019. “Jualan mencicil harapan, mengajak masyarakat berpartisipasi. Hasilnya apa? Kalah. Pemilu 2019 saya dapat 30 ribu suara tanpa money politicsw. Tahun 2024 saya dapat 54 ribu suara. Cuma Allah masih sayang pada saya, saya dapat PAW (Pergantian Antar Waktu),” katanya. [wir]
2 Komentar
Selama manusianya bobrok, sistem politik apapun tidak bisa mensejahterakan rakyat. Pilkada langsung? Yang penting bisa memilih pemimpin langsung, meskipun tidak makin sejahtera tidak masalah?
sistim pemilihan langsung ataupun kembali melalui parlemen hanyalah suatu system saja yg tidak menyentuh kepentingan/kebutuhan rakyat selama mental mental tikus semua pemangku pemerintahan tidak di bumi hanguskan.
NKRI bisa memberantas tikus tikus 60 % saja rakyat akan sejahtera. mental korup masih sulit dicabut dari akarnya. Hanya dng satu cara NKRI bisa maju yaitu hukum mati dan rampas aset koruptor.