Istilah kerennya reality distorsion, yang menunjukkan situasi di mana kenyataan tidak seperti apa yang nampak baik secara visual maupun maksud tersembunyi (hidden meaning/agenda) di baliknya. Betapapun keren istilahnya, dalam artikel ini, distorsi yang hendak disoroti adalah distorsi buatan (artificial) bukan anomali alamiah. Dan dalam distorsi buatan itu, elemen utamanya adalah kebohongan atau tipu muslihat yang mungkin telah berkembang sejak dimulainya peradaban zaman hingga saat ini dan ke depan entah sampai kapan.
Tulisan ini tidak mengulas kebohongan-tipu muslihat dari sudut pandang agama dan science, karena kedua sudut pandang ini adalah dogma dan dalil yang hitam putih sebagai penyeimbang dari realitas kehidupan sosial-politik kekuasaan (politik praktis), yang seharusnya demikian, karena kenyataannya kekuasaan politik praktis tidak suka yang hitam putih, tetapi selalu abu-abu karena terdistorsi niat dan hawa nafsu manusiawi yang misterius dan harus setidak-tidaknya ditutupi atau dikaburkan.
Artikel ini bukan untuk mendorong orang berbohong, tetapi sebagai literasi agar memahami nature kebohongan yang selalu mewarnai situasi kehidupan sekitar kita. Ini mungkin penting dan perlu bagi suatu masyarakat negeri yang rata-rata tingkat pendidikannya relatif middle-low seperti Indonesia, dengan masalah transparansi dan akuntabilitas yang ambigu dalam berbagai orasi dan narasi nan patriotik, tetapi berbeda dalam praktiknya (bukan praksis sebagai refleksi teori).
Kebohongan sesungguhnya adalah realitas yang terdistorsi (labyrinth of deception). Istilah ini digunakan dalam konteks sistem sosial politik kekuasaan yang di beberapa bagian memang didesain oleh para elite agar orang mengalami kesulitan untuk membedakan antara kebenaran dan kebohongan, sehingga persepsi mereka tentang dunia politik kekuasaan menjadi kabur dan tidak akurat. Tujuannya tentu berkaitan dengan menjaga kepercayaan dan loyalitas pendukung, karena politik demokrasi ditentukan oleh dukungan konstituen.
Kebohongan dan kepalsuan sangat beragam jenisnya, beradaptasi sesuai zamannya, makin pintar cerdas peradaban makin beragam modus dan nature kebohongan. Istilah kerennya adalah Babel of Falsehoods, keragaman kebohongan yang sulit untuk diidentifikasi kebenarannya.
Il Principe
Pemikiran Machiavelli dalam Il Principe memang terkenal karena pandangannya yang pragmatis dan seringkali dianggap menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan, termasuk berbohong. Ia berpendapat bahwa seorang pemimpin perlu mengorbankan moralitas demi mencapai tujuan politik yang lebih besar, seperti menjaga stabilitas negara dan mempertahankan kekuasaan. Machiavelli menekankan bahwa seorang penguasa harus bertindak sesuai dengan keadaan dan kebutuhan politik, bahkan jika tindakan tersebut tampak tidak bermoral (pragmatism).
Gagasannya yang paling terkenal adalah “tujuan membenarkan cara”. Ia berpendapat bahwa seorang penguasa boleh berbohong, menipu, atau melakukan tindakan lain yang tidak etis jika hal itu diperlukan untuk mencapai tujuan yang lebih besar, seperti mempertahankan kekuasaan.
Dalam Il Principe, ia memberikan contoh bagaimana seorang penguasa dapat menggunakan kebohongan untuk menipu musuh, memanipulasi rakyat, atau menciptakan kesan yang baik di mata orang lain.
Machiavelli juga menekankan pentingnya seorang penguasa untuk terlihat baik, meskipun mungkin tidak benar-benar baik. Perlu diingat bahwa pikirannya yang ‘tidak bermoral’ adalah perlunya tindakan kejam dan kebohongan jika dibutuhkan, walau ia sendiri berpendapat bahwa tidak semua tindakan itu bisa disetujui.
Di sisi lain, ia juga menekankan pentingnya keseimbangan antara kegunaan tindakan tersebut dan dampaknya terhadap reputasi dan keandalan penguasa. Pemikiran Machiavelli menjadi subyek perdebatan dan kritik yang tajam. Sebagian orang menganggapnya sebagai panduan yang berguna untuk politik praktis, sementara yang lain menganggapnya sebagai ajaran yang berbahaya dan tidak bermoral.
Apakah Kebohongan Sospol Itu Perlu?
Kebohongan dalam konteks sosial-politik adalah fenomena kompleks yang menimbulkan perdebatan etis dan praktis. Jawabannya tidak hitam-putih, tetapi bergantung pada konteks, tujuan, dan konsekuensi jangka panjang.
Perlunya kebohongan secara konsep didasari pada tiga alasan. Pertama, isu stabilitas sosial dan ketertiban sering menjadi argumen dimana pemerintah menyembunyikan informasi krisis untuk mencegah kepanikan massal. Kebohongan ini dianggap sebagai “lubang penyelamat” sementara untuk menghindari chaos. Hal ini terkait dengan Thomas Hobbes (Leviathan, 1651) yang menyatakan negara perlu menjaga ketertiban, bahkan dengan cara “menyamarkan kebenaran” jika diperlukan. Lalu Plato (The Republic) mengajukan konsep noble lie (kebohongan mulia) untuk membangun harmoni sosial.
Kedua, isu proteksi kepentingan nasional. Misal negosiasi rahasia antar negara atau suatu operasi intelijen yang harus disembunyikan dari publik, dengan alasan transparansi penuh bisa membahayakan keamanan nasional atau menghambat diplomasi. Henry Kissinger (Diplomacy, 1994) menyatakan bahwa diplomasi sering membutuhkan kerahasiaan untuk mencapai kesepakatan yang sulit.
Ketiga, isu pemeliharaan legitimasi kekuasaan. Misal rezim otoriter atau oligarkis merasa perlu menciptakan narasi heroik atau menyensor kritik untuk mempertahankan dukungan publik, karena tanpa legitimasi, kekuasaan rentan terhadap pemberontakan atau disintegrasi. Hal ini merujuk pada Max Weber (Politics as a Vocation) di mana otoritas politik bergantung pada persepsi legitimasi, bukan hanya soal kebenaran.
Terhadap ketiga alasan tersebut situasinya menjadi rumit ketika konsep dan metodologis kebohongan dengan argumen tersebut ditunggangi oleh oknum dan atau konspirasi ‘jahat’ untuk kepentingan diri sendiri, keluarga dan gerombolannya.
Berlawanan dengan argumen pro-kebohongan politik, ada argumen penolakan. Pertama, berkaitan dengan erosi kepercayaan publik (distrust), seperti contoh skandal Watergate di AS (1970-an) atau kasus Cambridge Analytica (2016) telah merusak kepercayaan pada institusi demokrasi sehingga menciptakan masyarakat sinis yang sulit diatur. Ibarat pepatah guru kencing berdiri, murid bisa kencing berlari liar. Jürgen Habermas dalam The Structural Transformation of the Public Sphere menyatakan bahwa demokrasi memerlukan ruang publik yang transparan. Di samping itu, Timothy Snyder (On Tyranny, 2017) menyatakan kebohongan adalah alat utama rezim otoriter untuk melemahkan kebebasan.
Kedua, dampak jangka panjang kebohongan politik sangat destruktif. Propaganda Nazi Jerman atau kebohongan AS tentang Perang Vietnam melahirkan trauma kolektif dan berkelanjutan. Kebohongan politik yang kronis sering berujung pada kekerasan, ketidakadilan, atau krisis yang lebih besar. Hannah Arendt dalam The Origins of Totalitarianism menyatakan kebenaran adalah benteng terakhir melawan totalitarianisme.
Ketiga, kebohongan adalah pelanggaran etika publik. Sering publik disajikan drama pejabat yang berbohong tentang korupsi atau pelanggaran HAM, di mana kebohongan ini melanggar prinsip akuntabilitas dan keadilan dalam tata kelola pemerintahan. Sissela Bok dalam Lying: Moral Choice in Public and Private Life berargumen bahwa kebohongan publik merusak dasar moral masyarakat.
Ketiga argumen anti-kebohongan ini nampak lebih mudah penjabarannya dalam praksis akademis, namun sungguh sulit dalam praktik kehidupan politik kekuasaan yang begitu ganas dan brutal.
Kapan Perlu Berbohong?
Beberapa literatur mengajukan konsep prinsip proporsionalitas. Kebohongan politik hanya bisa dipertimbangkan jika manfaatnya jelas lebih besar daripada risikonya (misalnya, menyelamatkan nyawa dalam situasi perang). Kisah Churchill menyembunyikan rencana invasi Normandia selama Perang Dunia II adalah suatu yang ikonik dalam pemikiran politik praktis memenangkan perang.
Selanjutnya konsep transparansi pasca-fakta, merujuk pada kebenaran yang harus diungkapkan ketika krisis telah berlalu untuk memulihkan kepercayaan. Seperti Pemerintah Selandia Baru secara terbuka mengakui kesalahan kebijakan Covis-19 setelah situasi membaik. Di Amerika, terdapat undang-undang yang membolehkan arsip rahasia dibuka setelah 50 tahun.
Mitigasi Kebohongan Politik
Kebohongan politik dalam konteks distorsi realitas, perlu benar-benar menjadi pertimbangan moral bagi para penasihat kekuasaan. Ada istilah bahaya “Jalan Licin” (Slippery Slope) di mana kebohongan kecil sering menjadi pintu masuk untuk kebohongan besar (seperti teori “Big Lie” Hitler).
Kebohongan sosial-politik seharusnya bukanlah kebutuhan absolut dalam praktik kekuasaan, tetapi dalam situasi tertentu, ia dianggap sebagai “kejahatan yang diperlukan” (necessary evil). Namun, penggunaannya harus dibatasi oleh mekanisme checks and balances (misalnya, pengawasan parlemen atau media independen). Di samping itu harus ada komitmen pada akuntabilitas setelah kebohongan terungkap. Kepatuhan pada etika publik yang mengutamakan hak masyarakat atas informasi juga sangat diperlukan. George Orwel (1984) memberikan pemikiran bahwa dalam zaman penipuan universal, mengatakan kebenaran adalah tindakan revolusioner”.
Bagaimana Situasi Kita?
Banyaknya unggahan peristiwa faktual yang diberitakan media beberapa tahun terakhir ini, khususnya yang sedang hangat diperdebatkan hari-hari ini, telah membuat publik negeri ini bingung dan resah. Secara sosial-politik terpolarisasi dan rentan konflik bahkan chaos.
Situasi realita kehidupan sosial sungguh terasa terdistorsi dengan berbagai drama dan narasi, baik itu bisa dipersepsi sebagai kebohongan strategis,, kebohongan manipulatif, maupun kebohongan pelindung (menjaga stabilitas sosial dengan menyembunyikan krisis untuk mencegah kepanikan).
Drama dan narasi itu kini telah menjadi semacam reality show media visual bagi publik, baik drama yang tampil dalam skala mikro (individu) seperti penyangkalan skandal, maupun skala makro (institusional) misal terkait dengan isu-isu seperti data kemiskinan, utang, dinasti, oligarki, penyanderaan politik, dan sebagainya.
Media digital sebagai faktor teknologi telah mempercepat penyebaran distorsi realitas politik serta memperluas gelombang dis-informasi. Tetapi IT juga makin menunjukkan kemampuannya untuk membuka ‘kotak pandora’ tentang berbagai kebohongan manipulatif di era yang makin digital dan makin AI zaman ini. Pada ujungnya para jurnalislah yang menjadi harapan publik (didukung para ilmuwan pakar) untuk bisa mengungkap kebenaran yang telah di distorsi dan berdampak serius bagi bangsa negara.
Distorsi realitas ini telah di peringatkan oleh Prabu Joyoboyo, dalam pepatah “kuntul diarani blekok” artinya seseorang yang mengacuhkan hal yang benar dan sebaliknya menganggap hal yang salah atau tidak pantas sebagai sesuatu yang benar. Pepatah yang makin nyata di zaman sekarang ini.
Semoga artikel ini membantu literasi masyarakat yang sebagian besar begitu polos, berpandangan sempit, terlalu-toleran, skeptis, dan apatis untuk berubah menjadi masyarakat yang cerdas dan kritis, karena kontrol sosial dan literasi masyarakat menjadi salah satu pilar utama kemajuan dan kesejahteraan masyarakat terutama ketika keadilan dan kebenaran sulit dipersoalkan dalam sistem hukum yang dirasakan diskriminaif oleh banyak orang. Juga ketika “abuse of power” penguasa yang congkak didukung habis-habisan oleh para oligarki dan meninabobokkan sebagian masyarakat dengan ‘uang suap’ dalam lingkungan kehidupan yang pragmatis dan sedang tertatih-tatih survive untuk hanya bisa hidup.
Tetapi dalil kehidupan menyatakan tidak ada kebohongan yang tidak terungkap. Dan sejak itu penghukuman dimulai dengan penuh amarah.
Hadipras,
Pengamat Sosial dan Politik
