Pasuruan (beritajatim.com) – Lingkungan Perkantoran Raci mendadak gempar setelah petugas keamanan memergoki sebuah kendaraan dinas yang terparkir dalam kondisi mencurigakan.
Di dalam mobil tersebut, petugas menemukan seorang pria berseragam pemerintah bersama seorang wanita yang diduga baru saja melakukan tindakan tidak etis di area publik.
Aksi penggerebekan ini bermula saat petugas merasa janggal dengan posisi kendaraan yang terparkir lama di sudut area perkantoran. Saat dilakukan pemeriksaan mendalam, petugas menemukan sejumlah barang bukti serta mendapati seorang wanita yang keluar secara terburu-buru dari dalam mobil.
“Saat ini pihak kami masih melakukan proses klarifikasi dan jika terbukti tentu akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku,” ujar Sekretaris Daerah Kabupaten Pasuruan, Yudha Triwidya Sasongko, pada Jumat (8/5).
Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak akan menoleransi segala bentuk pelanggaran etika yang dilakukan oleh aparatur di lingkungan kerja.
Terduga pelaku pria diketahui berinisial A dan mengaku bertugas sebagai tenaga pendidik di bawah naungan Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan. Petugas Satpol PP yang berada di lokasi pun telah mengamankan beberapa benda dari dalam kendaraan guna kepentingan laporan internal.
“Saya masih menunggu informasi pasti dari kepala dinas terkait status kepegawaian mereka,” tambah Yudha. Pihak pemerintah daerah berjanji akan bersikap transparan dalam menangani kasus yang mencoreng citra korps pegawai tersebut.
Kejadian yang berlangsung pada Rabu (6/5) pukul 15.00 WIB ini pun memicu reaksi negatif dari berbagai kalangan yang menyayangkan lemahnya moralitas oknum pegawai tersebut. Pengetatan pengawasan di area parkir perkantoran kini mulai dilakukan guna mencegah terulangnya peristiwa memalukan serupa di masa mendatang.
Kepala Dinas Pendidikan setempat juga telah diminta untuk segera memberikan laporan tertulis mengenai kronologi dan keterlibatan stafnya dalam insiden ini. Sanksi disiplin mulai dari teguran hingga pemutusan kontrak membayangi para pelaku jika hasil pemeriksaan terbukti sah secara aturan.
Masyarakat berharap agar penegakan aturan dilakukan secara tegas tanpa memandang status jabatan dari oknum yang terlibat.
Skandal ini menjadi peringatan keras bagi seluruh ASN maupun tenaga honorer untuk selalu menjaga martabat dan kehormatan institusi pemerintahan. (ada/ted)
