Tuban (beritajatim.com) – Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Tuban menuntut evaluasi ulang terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah pusat.
Menanggapi hal ini, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tuban menyatakan siap menyampaikan aspirasi tersebut ke tingkat lebih tinggi.
Aksi unjuk rasa yang dilakukan puluhan mahasiswa PMII digelar di depan gedung DPRD Tuban pada Rabu (26/02) sore.
Para demonstran ditemui langsung oleh Wakil Ketua Komisi IV DPRD Tuban, Asep Nur Hidayatullah, yang menerima 11 tuntutan yang diajukan oleh PMII Tuban.
Asep menegaskan bahwa pihaknya tidak memiliki kewenangan langsung terkait program MBG, mengingat kebijakan tersebut merupakan inisiatif pemerintah pusat.
“Kami ini kepanjangan dari pemerintah pusat, tentunya kami menerima aspirasi ini dan akan menyampaikannya melalui surat atau mekanisme lainnya,” ujar Asep.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa aksi serupa tidak hanya terjadi di Tuban, melainkan juga di berbagai daerah lain di Indonesia.
“Kami hanya bisa menyampaikan aspirasi ini. Semua keputusan tetap berada di tangan pemerintah pusat,” imbuhnya.
Mengenai kekhawatiran mahasiswa bahwa program ini dapat berdampak pada efisiensi anggaran daerah, khususnya di sektor pendidikan dan kesehatan, Asep memberikan jaminan bahwa hal tersebut tidak akan terjadi.
“Kekhawatiran terhadap anggaran pendidikan dan kesehatan tidak perlu terjadi, karena kedua sektor ini merupakan pelayanan dasar yang wajib diberikan oleh pemerintah daerah,” jelasnya.
Sebagai anggota Badan Anggaran (Banggar), Asep juga berkomitmen untuk terus memperjuangkan alokasi dana bagi pendidikan dan kesehatan agar tidak terkena efisiensi. “Kami akan terus berupaya agar pelayanan tetap berjalan dengan baik,” tegasnya.
Adapun tuntutan utama yang diajukan PMII Tuban meliputi evaluasi terhadap program Makan Bergizi Gratis, dengan mempertimbangkan efektivitas, transparansi, serta dampak kebijakan terhadap kesejahteraan masyarakat.
Selain itu, PMII juga menekankan pentingnya menjadikan program bantuan pendidikan dan kesehatan sebagai prioritas utama bagi masyarakat kurang mampu. [ayu/ted]
