Tuban (beritajatim.com) – Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Tuban tolak kebijakan pemerintah pusat soal program Makan Bergizi Gratis (MBG) oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.
Dalam aksi tersebut, puluhan mahasiswa yang tergabung dalam PMII menyampaikan aspirasinya di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tuban, rabu (26/02/2025) setelah melaksanakan aksi di depan kantor Pemkab Tuban.
Ketua PMII Tuban, Ahmad Waffa Amrillah menyampaikan bahwa kebijakan pemerintah pusat sangat tidak relevan, sehingga perlu dilakukan evaluasi terkait dengan efek atau dampak dari program tersebut.
“Banyak masyarakat yang merasa resah dalam kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak sesuai tujuan dan fungsinya,” ujar Ahmad Waffa Amrillah.
Pria yang akrab disapa Waffa ini bersama teman-temannya menuntut evaluasi total pemerintahan yang sekarang, sekaligus menyatakan sikap di antaranya yang pertama peninjauan ulang terhadap program makan bergizi gratis dengan mempertimbangkan efektivitas, transparansi, serta dampak kebijakan terhadap kesejahteraan masyarakat.
“Kami juga menuntut pemerintahan agar mengkaji ulang terkait kebijakan Pendidikan dan Kesehatan menjadi prioritas utama,” tutur Waffa.
Yang ketiga, pemerintah harus menjamin keberlanjutan bantuan Pendidikan dan Kesehatan bagi masyarakat kurang mampu. Serta, PMII juga menolak revisi Undang-Undang Minerba yang hanya menjadi alat pembungkam bagi rezim untuk kampus-kampus dan lingkungan akademik ketika bersuara secara kritis.
“Termasuk intruksi presiden (Inpres) nomor 1 Tahun 2025 perlu di evaluasi, sehingga adanya peraturan turunan dari Inpres tersebut untuk mencabut Proyek Strategis Nasional (PSN) Yang merugikan Masyarakat,” bebernya.
Kemudian, hapuskan multifungsi TNI/POLRI dalam sektor sipil, sebab keterlibatan militer dalam sektor sipil berpotensi menciptakan represi dan menghambat kehidupan yang demokratis.
“Sehingga, kami berharap tuntutan kita disampaikan ke pusat, bahwa program ini harus dikaji ulang,” pungkasnya. [ayu/ian]
