Situbondo (beritajatim.com) – Bupati Yusuf Rio Wahyu Prayogo mencari sosok kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, yang bisa membenahi tata kelola Rumah Sakit Umum Daerah dr. Abdoer Rahem.
“Prioritas kami dari awal memang hanya di tiga sektor, kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Di sektor kesehatan, kami ingin memenuhi UHC (Universal Health Coverage) 90 persen. Syukur-syukur bisa diatas itu, sehingga masyarakat bisa tercover oleh BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Kesehatan,” kata Rio, Jumat (21/2/2025).
Rio menyebut upaya memenuhi UHC butuh keseriusan. “Dan saya akan mencari kepala Dinas Kesehatan yang bisa mengeksekusi itu, punya pikiran, punya kreativitas,” katanya.
Rio juga mencari kepala Dinkes yang bisa membereskan persoalan-persoalan RSUD. “Rumah Sakit dr. Abdoer Rahem itu perlu dilakukan freezing, dalam manajemen. Kemudian kami bikin struktur-struktur yang baru,” katanya.
RSUD dr. Abdoer Rahem resmi menjadi rumah sakit tipe C pada 23 Pebruari 1985. Namun Surat Keputusan Menteri Kesehatan baru turun pada 30 April 1987.
Rumah sakit ini memiliki 249 tempat tidur yang berfungsi sebagai pusat pelayanan kesehatan rujukan di Kabupaten Situbondo dan mempekerjakan 659 orang pegawai. Tercatat hingga 2016, dr. Abdoer Rahem memiliki 42 orang tenaga medis, 291 orang tenaga paramedis, 61 orang paramedis non keperawatan, dan 265 orang tenaga non kesehatan lainnya.
Dalam wawancara dengan Beritajatim.com, 10 Desember 2024, Rio menyebut rumah sakit daerah terbebani program kesehatan gratis Sehati pada masa Bupati Karna Suswandi. “Sehati menyisakan utang Rp 3,9 miliar di rumah sakit. Artinya dia tidak prudence (hati-hati). Program ini tidak sesuai perintah undang-undang,” katanya.
Rio menegaskan, semua daerah sudah melaksanakan UHC sesuai undang-undang. “Kalau Sehati, misalkan Anda sakit mengeluarkan biaya Rp 15 juta, yang ditanggung Sehati Rp 10 juta. Rp 5 juta-nya Anda harus membuat perjanjian utang dengan rumah sakit, dan sekarang jebol Rp 3,9 miliar,” katanya.
Menurut Rio, layanan kesehatan seharusnya cukup dengan UHC yang dilaksanakan BPJS Kesehatan. “Saya sejak awal kampanye karena tahu bahwa itu semua lebih akuntabel, saya memilih program Berantas. Berantas itu ya UHC,” katanya. [wir]
