Yogyakarta (beritajatim.com)- Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali memantik kontroversi global usai menyatakan keinginannya untuk merebut Greenland dengan cara apa pun. Dalam pidatonya, Trump menegaskan bahwa penguasaan wilayah otonom Denmark tersebut dinilai krusial bagi keamanan nasional Amerika Serikat, terutama di tengah meningkatnya aktivitas Rusia dan China di kawasan Arktik.
Trump bahkan memperingatkan bahwa jika Amerika Serikat tidak segera bertindak, maka Rusia dan China berpotensi lebih dulu menguasai Greenland. Pernyataan itu langsung menuai perhatian luas, mengingat Greenland memiliki posisi strategis dalam peta geopolitik global.
Menanggapi hal tersebut, Guru Besar Departemen Hubungan Internasional Universitas Gadjah Mada (UGM), Prof. Dr. Nur Rachmat Yuliantoro, S.I.P., M.A., menilai wacana Trump perlu disikapi secara serius, meskipun secara kebijakan dinilai tidak realistis.
“Greenland memang memiliki nilai strategis yang sangat penting, baik bagi sistem pertahanan Amerika Serikat, jalur pelayaran masa depan, maupun akses terhadap mineral kritis. Namun kehendak untuk ‘merebut’ wilayah ini bukanlah sesuatu yang realistis dalam tatanan internasional saat ini,” ujar Nur kemarin.
Menurut Nur, pernyataan Trump mencerminkan gaya kepemimpinan khasnya yang provokatif, langsung, dan penuh kejutan, namun tetap berangkat dari kalkulasi geopolitik. Ia menyebut wacana tersebut lebih tepat dibaca sebagai strategi tawar-menawar dan sinyal politik dengan sasaran audiens yang berlapis.
Di hadapan publik domestik Amerika, Trump ingin menampilkan citra sebagai pemimpin yang tegas dalam mengamankan aset strategis demi kepentingan nasional. Sementara kepada sekutu, khususnya Denmark, pernyataan itu berfungsi sebagai tekanan agar lebih sejalan dengan agenda keamanan Amerika Serikat di kawasan Arktik.
“Sedangkan kepada publik internasional, Trump ingin mengirim pesan kuat kepada Rusia dan Tiongkok bahwa Amerika Serikat tidak akan mundur dari upaya mempertahankan dan memperluas pengaruh globalnya,” jelas Nur.
Lebih jauh, Nur menilai sikap Trump tidak bisa dilepaskan dari faktor kepribadian politiknya. Narsisme politik, kata dia, memperkuat kecenderungan personalisasi geopolitik, di mana wilayah diperlakukan layaknya properti dan hubungan internasional dianggap sebagai negosiasi bisnis. Dalam kerangka ini, Trump menunjukkan ekspansionisme yang bersifat transaksional, bukan ideologis.
“Greenland dijadikan semacam ‘panggung’. Wacana merebut wilayah ini efektif menciptakan kegaduhan, menguji reaksi internasional, sekaligus mendorong pergeseran batas wacana diplomatik,” ungkapnya.
Namun, Nur mengingatkan bahwa jika keinginan tersebut benar-benar diwujudkan, dampaknya akan sangat serius bagi stabilitas global. Langkah tersebut dinilai sebagai tantangan terbuka terhadap prinsip kedaulatan negara dan hak penentuan nasib sendiri.
Selain merusak legitimasi tatanan internasional berbasis aturan, kebijakan semacam itu juga berpotensi mengguncang hubungan trans-Atlantik. Ketegangan antara Denmark dan Greenland akan meningkat, Uni Eropa diprediksi bereaksi lebih keras, dan NATO berisiko melemah secara politik.
“Ini akan menjadi penanda semakin tersisihnya norma dan hukum internasional, digantikan oleh kekuatan material dan pemaksaan kehendak. Dunia akan bergerak menuju tatanan yang lebih kasar, transaksional, dan penuh risiko,” pungkas Nur. [aje]
