Gresik (beritajatim.com) – Normalisasi Kali Lamong terus dilakukan guna mengendalikan banjir di saat musim penghujan. Untuk mendukung strategi itu, kalangan legislatif (Dewan Gresik) menggelar forum group discussion, atau FGD bersama masyarakat Desa Dapet, Kecamatan Balongpanggang.
Dalam diskusi tersebut, juga dibahas strategi penanganan dan upaya pengendalian banjir Kali Lamong. Pasalnya, desa tersebut merupakan salah satu dari tujuh desa yang sering menjadi langganan banjir meluapnya Kali Lamong.
“Berdasarkan analisa di lapangan, proses normalisasi Kali Lamong membutuhkan waktu dan persiapan matang. Termasuk tahapan-tahapan yang harus disosialisasikan agar tidak menimbulkan masalah lain,” ujar Wakil Ketua DPRD Gresik Mujid Riduan, Kamis (28/10/2021).
Masih menurut Mujid Riduan, dipastikan dalam normalisasi itu ada tahapan pengerukan endapan. Sehingga, berdampak pada aktifitas masyarakat. Khususnya, sebagian lahan milik warga disepanjang bantaran sungai. Baik itu pertanian, tambak maupun kawasan pemukiman.
“Sebelum pengerjaan dilakukan, masyarakat diminta untuk mempersiapkan diri. Demi kepentingan bersama untuk terbebas dari banjir saat musim hujan,” ungkapnya.
Dalam waktu dekat lanjut dia, akan dilakukan mobilitas alat berat. Untuk itu, pihaknya berharap masyarakat kompak dan ikut berkontribusi. Sebab, selama proses normalisasi untuk penanganan banjir ada aktifitas alat berat.
[berita-terkait number=”5″ tag=”dprd-gresik”]
Sementara itu, Ketua DPRD Gresik Abdul Qodir menyatakan dalam rapat lanjutan KUA-PPAS, Badan Anggaran (Banggar) DPRD bersama tim anggaran Pemkab Gresik, pemerintah mengusulkan anggaran belanja sebesar Rp 8,3 miliar.
Besarnya anggaran itu, akan digunakan untuk membeli tujuh alat berat excavator dan biaya operasional untuk normalisasi Kali Lamong. Usulan penambahan anggaran dari Pemkab Gresik itu belum termasuk dalam mega proyek normalisasi yang melibatkan pemerintah pusat dan provinsi. “Kami mengapresiasi langkah tersebut. Kolaborasi ini diharapkan mampu mempercepat proses penanganan banjir,” papar Abdul Qodir.
Ia menambahkan, semua usulan itu akan segera ditindaklanjuti bersama Komisi III dan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait. Sekaligus membahas teknis pelaksanaan normalisasi Kali Lamong.
“Kami targetkan pembahasan ini segera rampung supaya agar bisa segera dilakukan eksekusi,” imbuhnya.
Abdul Qodir juga berharap pemerintah daerah juga mengusulkan pembangunan prioritas pada tahun anggaran 2022. Khususnya, fasilitas umum yang terdampak luapan banjir Kali Lamong. Baik itu jembatan dan jalan poros desa serta area pertanian. [dny/kun]
