Bojonegoro (beritajatim.com) – Situasi memanas dan saling dorong terjadi antara demonstran dengan anggota kepolisian dalam unjuk rasa penolakan kenaikan harga BBM bersubsidi. Aksi digelar oleh Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Bojonegoro, Senin (12/9/2022).
Aksi memanas dan saling dorong itu terjadi setelah para demonstran melakukan orasi di depan gerbang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bojonegoro. Setelah menggelar orasi dan melempar replika berupa makam, para mahasiswa berusaha masuk gedung DPRD dan menerobos penjagaan.
“Replikasi makam ini sebagai penanda bahwa pemerintah saat ini sudah mati,” ujar salah seorang orator, Dimas.
Menurutnya, matinya pemerintah karena kepentingan oligarki dinilai lebih besar dari kepentingan rakyat. Sehingga yang didengarkan bukan suaranya rakyat, mahasiswa, pedagang, dan lainnya tetapi yang didengarkan adalah instruksi ketua partai.
“Baru saja rakyat akan bangkit setelah pandemi Covid-19 sekarang dihantam oleh kenaikan harga BBM. Padahal BLT itu sudah wajib diterima oleh rakyat. Bukan menjadi solusi atas kenaikan harga BBM,” jelasnya.
[berita-terkait number=”4″ tag=”harga-bbm-naik”]
Penyaluran BLT, menurut BEM Unigoro itu, hanya sebagai alat politik untuk melanggengkan oligarki. “Program BLT selalu dipakai di akhir masa jabatan. Sementara proses penyaluran BLT sendiri masih perlu dipertanyakan lagi, bagaimana data yang digunakan secara rill dan terbaru. Apalagi, kemiskinan ini bisa terjadi kapan saja,” tegasnya.
Setelah terjadi aksi memanas dan saling dorong dengan pihak kepolisian, mahasiswa kemudian diizinkan masuk ke gedung DPRD Bojonegoro untuk melakukan dialog dengan anggota dewan.
Namun, karena hanya ada empat perwakilan anggota DPRD, massa aksi akhirnya meminta kembali bertemu dengan DPRD dan disepakati pertemuan ulang pada tanggal 19 September 2022 mendatang untuk melakukan penandatanganan penolakan kenaikan harga BBM bersubsidi. [lus/but]
