Pasuruan (beritajatim.com) – Menurut anggota komisi IV DPRD Kabupaten Pasuruan, Tri Laksono Adi, Pemkab Pasuruan kekurangan dana terkait Program Universal Health Coverage (UHC). Dana sebesar 152 miliar yang telah disiapkan hingga bulan September 2023 mendatang, justru kini sudah habis pada bulan Juli 2023 ini.
“Anggaran terancam jebol, karena dana yang disiapkan sudah habis, padahal rencananya akan habis pada bulan September mendatang. Tapi dana yang ada saat ini hanya bisa mencukupi pada bulan Juli 2023 ini,” kata Tri saat ditemui di kantor DPRD Kabupaten Pasuruan.
Namun Tri tak mengetahui secara rinci sisa dana program UHC yang masih tersisa. Hal ini ia sampaikan berdasarkan hearing yang dilakukan dengan Dinkes Kabupaten Pasuruan beberapa waktu lalu, anggaran yang tersedia, hanya cukup sampai bulan Juli ini.
Guna menutup sisa anggaran, pemerintah harus menggunakan dana talangan. Lalu setelahnya diajukan dalam P-APBD 2023 yang akan dilakukan pada akhir tahun.
Menyambung Tri, Sekretaris Komisi IV DPRD Kabupaten Pasuruan, Zakaria mengatakan pembengkakan dana UHC ini akibat membludaknya masyarakat. Zakaria menjelaskan bahwa di Kabupaten Pasuruan saat ini mempunyai jumlah penduduk sekitar 1,6 juta jiwa.
Sedangkan saat ini masyarakat Kabupaten Pasuruan yang tercover program UHC masih 370 ribu jiwa. Sehingga sampai saat ini program UHC Pemkab Pasuruan masih belum menyentuh prosentase 95 persen.
Guna menutupi masyarakat Kabupaten Pasuruan yang belum tercover UHC pemerintah harus menyiapkan anggaran Rp 20 milyar hingga Rp 35 milyar. “Tapi saat ini masih belum tahu pastinya, kata Dinkes hanya butuh tambahan Rp 14 milyar,” timpalnya.
Dihubungi terpisah Kapala Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan, Ani Latifah tak merespon. Sementara Sekda Kabupaten Pasuruan, Yudha Tri Widya Sasongko meyakinkan bahwa anggaran program UHC pasti tercukupi. “Insyaallah cukup. Soal tambahan, nanti akan kami kaji dan lakukan evaluasi terus,” singkatnya. (ada/kun)
BACA JUGA:
